AS, Korsel, dan Jepang Tegaskan Sikap atas Program Nuklir Korut
Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang menegaskan denuklirisasi lengkap Korea Utara serta penerapan penuh resolusi Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan trilateral di Atlanta.
Ketiga menteri menyoroti penegakan sanksi terhadap sumber pendanaan nuklir dan rudal Pyongyang, sambil membahas stabilitas Selat Taiwan, kekhawatiran aktivitas China, dan kemitraan maritim Arktik-Pasifik.
Pertemuan berlangsung saat Trump membuka peluang dialog dengan Kim Jong Un, tetapi Pyongyang menegaskan status negara bersenjata nuklirnya permanen dan menolak tekanan pemantauan sanksi.
Jakarta, IDN Times - Tiga diplomat tinggi dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang menegaskan kembali komitmen terhadap denuklirisasi lengkap Korea Utara. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan trilateral di sela-sela agenda Group of 20 (G20) di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, pada Jumat (30/10/2026).
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan ketiga pihak juga berkomitmen menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB secara penuh terhadap Pyongyang. Pertemuan diplomatik ini berlangsung saat spekulasi mengenai peluang dialog antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali mencuat.
1. Penegakan sanksi dan stabilitas Selat Taiwan
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio (Embassy of the United States of America to Italy, Public Domain, via Wikimedia Commons) Dilansir The Korea Times, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi. Departemen Luar Negeri AS menyatakan ketiga menteri "menegaskan kembali komitmen teguh mereka terhadap denuklirisasi lengkap" Korea Utara dan penerapan penuh resolusi Dewan Keamanan PBB. Mereka menggarisbawahi perlunya menegakkan sanksi yang melarang kegiatan penghasil pendapatan bagi program nuklir dan rudal balistik Pyongyang.
Ketiga menteri mengapresiasi kinerja Multilateral Sanctions Monitoring Team dalam mengungkap pelanggaran serta penghindaran sanksi oleh Korea Utara. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di sepanjang kawasan Selat Taiwan. Dalam pertemuan itu, Rubio menyampaikan kekhawatiran atas tindakan China di Laut China Selatan, Laut China Timur, dan Laut Kuning, serta kerja sama China dan Rusia yang dinilai Washington merusak stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Selain membahas isu keamanan, ketiga menteri menandatangani nota kerja sama pembentukan Trilateral Arctic Pacific Partnership. Kemitraan tersebut dibentuk untuk menjajaki kerja sama maritim dan hubungan kemitraan ekonomi di wilayah Pasifik Arktik.
2. Spekulasi dialog Trump dan Kim Jong Un
Kim Jong Un dan Trump berjabat tangan di KTT Singapura, 2018. (Shealeah Craighead, Public Domain, via WIkimedia Commons) Pertemuan diplomatik ini berlangsung di tengah spekulasi mengenai potensi pertemuan Donald Trump dan Kim Jong Un dalam KTT APEC di China pada bulan depan. Menurut laporan AFP, Trump telah berulang kali memberikan sinyal keterbukaan kepada Pyongyang untuk menggelar pembicaraan nuklir sembari mengurangi latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Pemimpin AS tersebut bahkan sempat menyimpang dari kebijakan lama tahun lalu dengan mengakui Korea Utara sudah "semacam kekuatan nuklir".
Trump juga menyatakan dirinya "100 persen" terbuka untuk mengadakan pertemuan, meski tawaran tersebut belum mendapat respons dari Pyongyang. Di sisi lain, para analis dan badan intelijen Korea Selatan menyebut Kim kemungkinan telah menyampaikan sikap Pyongyang mengenai potensi dialog dengan Trump kepada Beijing. Sikap tersebut diperkirakan disampaikan saat Kim melakukan kunjungan ke kota perbatasan Dandong di China baru-baru ini.
3. Perbedaan pendekatan dan penolakan Pyongyang
ilustrasi bendera Korea Utara (unsplash.com/Mike Bravo) Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung yang berhaluan damai telah berulang kali menawarkan pembicaraan tanpa syarat kepada Pyongyang. Pada September, dia menyarankan agar Washington mengupayakan pembekuan program nuklir daripada pemusnahan segera sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi. Namun, para kritikus menilai pendekatan tersebut berisiko mengakui status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir secara diam-diam tanpa mewajibkannya menyerahkan persenjataannya.
Para analis juga menilai China mungkin bergerak ke arah penerimaan diam-diam serupa, menyusul hilangnya klausul denuklirisasi dari pernyataan bersama setelah pertemuan Kim dan Presiden China Xi Jinping pada Juni. Sementara itu, Korea Utara yang didukung Rusia dan China telah mengabadikan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir dalam undang-undang, serta menyatakan persenjataannya permanen dan tidak dapat diubah. Menurut laporan AFP, Pyongyang mengecam pernyataan bersama tim pemantau sanksi pada Sabtu (31/10/2026) dan menegaskan langkah itu tidak bisa "memengaruhi posisi DPRK sebagai negara bersenjata nuklir".
