Gerindra Tanggapi Isu 44 Kementerian dan 21 Lembaga di Kabinet Prabowo

22 Jul 2024, 21:55 WIB

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Intinya sih...

Ahmad Muzani tidak mengetahui persis jumlah kementerian dan lembaga negara yang akan diumumkan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Komposisi menteri dan lembaga harus sejalan dengan visi, misi, dan program Prabowo sesuai janji kampanye.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi munculnya isu tentang adanya 44 kementerian dan 21 badan/lembaga negara di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Muzani mengaku, secara angka tak mengetahui persis berapa jumlah menteri dan lembaga negara yang akan diumumkan.

"Saya tidak tahu persis, berapa jumlah kabinet yang akan diumumkan oleh presiden terpilih nanti pada saat mengumumkan jumlah portofolio kabinetnya, berapa puluh, ada penambahan atau penggabungan atau pengurangan, termasuk badan-badan," kata Muzani menjawab pertanyaan IDN Times, saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

1. Lembaga yang dibentuk sejalan dengan program, visi, misi yang dijabarkan saat kampanye

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai presiden-wapres terpilih oleh KPU. (www.instagram.com/@prabowo)

Kendati begitu, Muzani memastikan, berapa pun lembaga yang dibuat pemerintahan Prabowo harus sejalan dengan visi, misi, dan program sebagaimana yang disampaikan di janji kampanye.

"Akan tetapi baik lembaga atau badan yang akan dibentuk Pak Prabowo seluruhnya sebagai penjabaran dari janji kampanye beliau semasa berkampanye," ucap Muzani.

2. Prabowo akan jalankan janjinya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Muzani menjelaskan, salah satu kewajiban calon presiden ketika berkampanye adalah bagaimana programnya ditawarkan kepada rakyat. Lalu ketika menang, janji tersebut menjadi program pemerintah.

"Inilah yang mencoba Pak Prabowo membayar janji itu dengan berbagai macam kementerian atau lembaga yang nanti tugasnya adalah melaksanakan berbagai macam visi dan program dari Pak Prabowo," ucapnya.