Gerindra Usul Undang-Undang Pemilu Dipertahankan

Ia mengungkapkan, dalam sejarah demokrasi langsung sejak dilaksanakan pemilu pasca-reformasi 1999, Indonesia selalu mengalami perubahan tentang sistem pemilu setiap lima tahun.

Perubahan itu mencakup sistem penghitungan suara, sistem pemilu apakah akan terbuka atau tertutup, threshold yang selalu naik, sampai konversi suara menjadi kursi, dan dapil yang juga selalu bertambah.

"Ini yang menyebabkan kemudahan membuat pola pemilihan Umum tidak pernah ajeg dan tidak pernah bisa dilakukan perbaikan kualitasnya, karena sistemnya selalu berubah. Partai politik selalu menyesuaikan dengan UU yang baru setiap lima tahun," kata Ahmad Muzani.

Demokrasi di Indonesia, kata Muzani, perlu mendapatkan sebuah penyempurnaan atas sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain. Ujian itu pada aturan main dalam UU Pemilu.

"Oleh sebab itu, Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan umum pada pola demokrasi yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama. Gerindra berpikir agar UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi landasan pemilu di 2019, sebaiknya tetap dipertahankan," ungkap Ahmad Muzani.

Lebih lanjut, menurutnya, jika UU Pemilu diubah di tengah pandemik COVID-19, maka akan menguras energi.

“Sebaiknya energi kita digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan energi nasional, termasuk energi kita digunakan untuk penanganan COVID-19 yang lebih komprehensif," kata Muzani.

Dia mengajak segenap komponen bangsa perlu mulai berpikir bagaimana sinergi KPU, Bawaslu, dan DKPP menjadi lebih baik lagi. Sehingga masalah-masalah yang diakibatkan selama pemilu dapat dihindari.

"Termasuk kita dapat mengurangi bagaimana ekses negatif dari pemilihan umum seperti money politic itu juga harus menjadi perhatian kita. Karena itu, Gerindra menginginkan agar UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan umum sebaiknya tetap dipertahankan sebagai sebuah landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan presiden pada 2024. Kami merasa kalau komitmen ini menjadi sebuah cara pandang bersama partai-partai, maka kualitas pemilu kita dan kualitas demokrasi kita akan lebih baik," ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri juga telah menyatakan menolak rencana revisi UU Pemilu. Mereka tetap bersikukuh untuk menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada 2024 sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. 

Saat ini draf revisi UU Pemilu sudah bergulir di DPR. Rencananya, draf itu akan menyatukan dua rezim aturan pemilu yaitu UU Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dengan UU Pilkada (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). 

Salah satu alasan dilakukan revisi yakni kesamaan waktu penyelenggaraan pilkada dan pemilu. Dalam aturan yang sebelumnya, Indonesia memutuskan untuk meniadakan pilkada serentak pada 2022 dan 2023.

Pilkada baru akan digelar pada 2024. Namun, yang jadi permasalahan pada tahun itu juga digelar pemilu legislatif dan pilpres. Sementara, hingga rentang tahun 2024, maka akan ditunjuk pelaksana tugas oleh Kemendagri. 

"Kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, yuridis, sosiologis dan ada tujuan yang harus dicapai mengapa pilkada dilakukan serentak pada 2024," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/1/2021). 

Ia mengatakan, sebaiknya pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan undang-undang yang ada yakni dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 2024. Setelah pilkada serentak digelar, kata Bahtiar, baru evaluasi diadakan.

Sementara itu, Partai Golkar justru berharap pilkada serentak dilakukan pada 2022 dan 2023. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin, bila pilkada serentak digelar pada 2024, maka membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Nurul juga menyoroti jatuhnya banyak korban pada Pemilu 2019 lalu.

Dalam pemilu dua tahun lalu, tercatat ada 894 Petugas Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) yang meninggal dunia. Hal itu lantaran beban kerja pemilu ketika itu yang cukup besar. Saat itu, pemilu dan pemilihan legislatif digelar di tahun yang sama. 

"Karena kalau serentak di 2024, walaupun berbeda bulan, ya kami takutnya, satu, ini kan anggaran akan membengkak sekali ya. Apakah negara di situasi seperti ini akan mampu untuk (menanggung) beban anggaran untuk pelaksanaan pemilu dan pilpres, gitu ya," kata Nurul pada 27 Januari 2021 lalu. 

"Kedua, kami juga mengevaluasi apa yang menjadi keputusan MK No 55 Tahun 2019 itu. Itu kan karena begitu banyak petugas penyelenggara yang wafat karena begitu bertumpuknya keserentakan itu. Jadi, membuat penyelenggara juga kelelahan," tutur dia lagi.