Gibran Dianggap Politik Dinasti, PDIP Singgung Putri Ma'ruf Amin

22 Jul 2020, 20:30 WIB

Gibran Rakabuming Raka. IDN Times/Larasati Rey

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta publik agar berlaku adil, terhadap setiap warga negara yang berniat mengabdi ke masyarakat sebagai calon kepala daerah, dengan tak asal menuduh sebagai politik dinasti.

Pernyataan tersebut menanggapi terkait rekomendasi atau 'tiket' PDIP kepada putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk Pilkada Kota Solo 2020. Dukungan tersebut dianggap sebagai upaya membangun politik dinasti dari keluarga Jokowi.

1. Tidak hanya Gibran, putri Wapres Ma'ruf Amin juga maju pada Pilkada Tangsel

Wasekjen Demokrat, Siti Nur Azizah Ma’ruf (Instagram/@sitinurazizah_maruf)

Tak hanya Gibran, Hasto menyebutkan, putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga maju pada Pilkada Tangerang Selatan, yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

"Kalau kita lihat, misalnya di Kota Tangsel, ada anak KH Maruf Amin. Jadi bukan karena anak pejabat negara lalu hak politiknya tercabut karena hal tersebut. Yang penting rakyat yang menentukan dan memiliki kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," ujar Hasto usai meresmikan 20 kantor cabang PDIP secara daring, Rabu (22/7/2020).

2. PDIP sebut kaderisasi partai dimulai dari keluarga

Sekjen PDIP Hasto Kristyanto (IDN Times/Khaerul Anwar)

Hasto menjelaskan, PDIP tak menutup mata atas kritikan terkait isu dinasti politik. Partai melihat proses kaderisasi justru harus dimulai dari keluarga, seperti pendidikan agama yang dimulai dari keluarga. Hal yang sama juga berlaku untuk pendidikan politik.

"Mas Gibran, misalnya. Jelas mas Gibran adalah anak Presiden Jokowi. Tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi partai, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan. Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana," kata dia.

3. PDIP membuka ruang kepada siapa pun untuk bergabung ke partainya

Ketua Umum PDI Perjuangan resmikan 22 kantor cabang partai dan monumen mutiara bangsa sukarno (Dok. IDN Times/PDI Perjuangan)

Pemahaman itu, kata Hasto, membuat PDIP terus membuka ruang pengkaderan calon kepala daerah, baik untuk individu yang selama ini beraktivitas di partai, maupun yang berasal dari luar partai. Semua itu dipilih dengan berbagai pertimbangan, direkomendasikan kemudian harus mengikuti sekolah calon kepala daerah.

"Begitu pula proses itu juga dibuka oleh PDI Perjuangan. Yang penting seluruh calon-calon tersebut, termasuk Gibran, juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai," tutur dia.