Gibran Hormati Rapor Merah Celios: Bagian dari Demokrasi dan Evaluasi
Gibran menghargai survei, kajian, dan kritik dari masyarakat serta lembaga independen.
Ia menyebut kritik sebagai bagian dari demokrasi dan bahan evaluasi pemerintah.
Laporan CELIOS mencatat nilai rendah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dan tingkat stres masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menanggapi rapor merah dalam laporan yang disusun Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (Celios) terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Gibran mengaku menghargai setiap hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan kepada pemerintah.
"Saya menghargai setiap hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan oleh masyarakat dan lembaga independen," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).
1. Bagian dari demokrasi
Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (dok. Setwapres) Menurut Gibran, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari demokrasi sekaligus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk terus berbenah.
"Bagi saya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri," ucap dia.
2. Kritik harus dijawab dengan kerja yang lebih baik
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat lima rapor biru dalam tujuh bulan pertama pemerintahannya, berdasarkan survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA). (Dok. Tim Komunikasi Prabowo) Gibran menegaskan, kritik yang disampaikan kepada pemerintah, termasuk dirinya, harus dijawab dengan kerja yang lebih baik. Termasuk melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan dan cara kerja untuk memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat.
"Kritik yang disampaikan kepada pemerintah, termasuk kepada saya, harus dijawab dengan kerja yang lebih baik. Baik melalui evaluasi serta perbaikan kebijakan dan cara kerja untuk memastikan kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat dan menjawab permasalahan masyarakat di lapangan," kata dia.
3. Rapor 2 tahun Prabowo-Gibran dapat nilai rendah
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di kantor KPU. (www.instagram.com/@prabowo) Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai sejumlah catatan kritis. Memasuki Oktober 2026, kinerja Kabinet Merah Putih mendapat rapor merah dalam laporan yang disusun Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (Celios).
Dalam Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran, pemerintahan Prabowo-Gibran memperoleh nilai akhir 4,7. Sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, hingga kepemimpinan dan komunikasi publik.
"Penilaian kinerja dua tahun kabinet Prabowo-Gibran. Penilaian kinerja kabinet; masyarakat umum sebesar 4,7 dari 10 dan berdasarkan Ahli 2,9 dari 10," kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira saat jumpa pers hasil survei secara daring, Minggu (11/10/2026).
Kabinet Bayangan dan Celios juga memotret kinerja Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun pemerintahannya. Presiden Prabowo mendapat skor 2,8/10 dari para ahli. Sedangkan penilaian masyarakat umum mencapai 4,6/10.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka hanya mendapat skor di bawah lima selama dua tahun pemerintahan.
"Untuk Gibran, ahli bilang 2,2 dari 10. Sementara untuk masyarakat umum menilai kinerja dari Wakil Presiden Gibran itu 4,9 dari 10," kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira.
Dalam survei ini, ada dua kelompok responden yang diambil datanya. Mereka terdiri dari kelompok ahli dan masyarakat umum. Bhima menyebut, kinerja Prabowo selama dua tahun juga mendapat skor rendah, hanya sekitar 2,8 dari 10.
"Kemudian untuk masyarakat umum ditanya, pertanyaan yang sama, apakah ya, bagaimana Anda menilai kinerja Presiden Prabowo dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara, itu nilainya 4,6 dari 10. Tetap ya di bawah angka 5. Jadi keduanya sama-sama skornya sebenarnya di bawah angka 5, gitu," ujar Bhima.
Bhima mengatakan, ada pertanyaan yang berbeda dalam survei spesial 2 tahun Prabowo-Gibran kali ini. Masyarakat diminta mengungkapkan situasi kebatinan mereka selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berlangsung. Hasilnya, mayoritas mengalami stres dengan kebijakan pemerintah saat ini.
"Jawabannya adalah 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan pemerintah. Dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto," kata Bhima.
Selain itu, kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo juga mendapat sorotan tajam dari para ahli.
"Kemudian, kepemimpinan dan komunikasi publik, persepsi ahli terhadap kapasitas kepemimpinan presiden, 71 persen, ini yang ditanya adalah pada ahli, pada 129 ahli menjawab 71 persen kapasitas kepemimpinan tidak memadai," kata dia.
Salah satu catatan yang mengemuka adalah persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Sebanyak 53 persen responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, 92 persen responden ahli mengkhawatirkan arah kebijakan kepemimpinan Prabowo. Di sisi lain, sorotan juga mengarah pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi persoalan. Sebanyak 96 persen responden menilai penanganan karhutla tidak efektif.
Survei tersebut melibatkan 129 responden ahli dengan berbagai latar belakang hingga wilayah domisili, serta pengalaman profesional yang beragam. Survei tersebut juga melibatkan 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi.
Pengumpulan data dilakukan sejak 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei terhadap masyarakat umum menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads. Sedangkan responden ahli snowball sampling untuk menjangkau responden dengan keahlian yang relevan.
