Ekonom Celios Soroti Pernyataan Prabowo yang Sebut Pakar Bisa Goblok

19 Sep 2026, 20:09 WIB

2 min read

Intinya Sih

Ekonom Celios Nailul Huda menilai ucapan Presiden Prabowo Subianto soal pakar mencerminkan persoalan cara pemerintah memandang masukan akademisi dan ahli.
Nailul menyoroti kecenderungan kebijakan dijalankan tanpa kajian serta pilot project memadai, yang menurutnya membuat hasil kebijakan berisiko jauh dari sukses.
Menurut Nailul, kajian ilmiah dan diskusi dengan ahli penting untuk mengidentifikasi risiko, memperbaiki desain kebijakan, serta mendukung pengembangan SDM unggul.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ekonom (Center of Economic and Law Studies) Celios Nailul Huda menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melontarkan kalimat kasar dan menyebut sejumlah pakar bisa menjadi “goblok” karena terlalu merasa pintar. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurut Nailul, pernyataan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam cara pemerintah memandang peran akademisi dan pakar dalam perumusan kebijakan. Nailul menduga Prabowo cenderung tidak percaya terhadap masukan dari akademisi, pakar, dan ahli. Padahal, menurut dia, kajian ilmiah diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah memiliki dasar yang kuat.

“Saya menduga, Prabowo merupakan orang yang tidak percaya dengan akademisi, pakar, dan ahli. Beliau mempunyai ketakutan akan kebenaran yang disampaikan oleh pakar tersebut terjadi, baik terkait dengan politik, ekonomi, dan lainnya,” ujar Nailul kepada IDN Times, Sabtu (19/9/2026).

1. Kebijakan dilakukan tanpa kajian dan pilot project
Presiden Prabowo Subianto hadiri HUT PAN di JICC. (IDN Times/Amir Faisol).
Menurut Nailul, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan pemerintah untuk lebih mengutamakan tindakan tanpa didahului kajian maupun pilot project yang memadai.
“Presiden kita maunya action saja tanpa kajian ataupun pilot project. Akibatnya, kebijakan yang diambil jauh dari kata sukses,” katanya.
2. Proses ilmiah dan kajian penting untuk identifikasi risiko dan perbaiki desain kebijakan
ilustrasi kebijakan sosial (Unsplash/Sasun Bughdaryan)
Nailul menilai proses ilmiah, termasuk kajian dan diskusi dengan para ahli, penting untuk menguji sebuah kebijakan sebelum diterapkan secara luas. Hal tersebut juga diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dan memperbaiki desain kebijakan.
Dia menyayangkan apabila peran pakar justru semakin dikesampingkan ketika negara-negara lain berlomba mengembangkan sumber daya manusia dengan keahlian yang semakin spesifik.
“Di saat negara lain berlomba menciptakan pakar di bidang yang sangat spesifik, Indonesia justru mundur jauh. Akibatnya, dari sisi kebijakan publik akan tidak berjalan optimal, dorongan untuk membentuk SDM unggul juga akan stagnan,” ujar Nailul.
3. Keberadaan pakar dan ahli tetap diperlukan untuk memberikan masukan
ilustrasi kebijakan perusahaan (freepik/ArthurHidden)
Menurut dia, keberadaan pakar tetap diperlukan untuk memberikan masukan berbasis keilmuan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Toh buat apa butuh pakar, presidennya saja tidak percaya,” pungkasnya.