Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menegaskan, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, secara otomatis batal untuk digulirkan di parlemen. Ini menyusul adanya pengunduran diri Gibran sebagai Wapres RI ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hari ini.
Menurut dia, penggunaan HMP sudah tidak lagi relevan, karena Gibran sebagai objek yang dituju juga sudah menyatakan mundur dari jabatannya.
"Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" kata Khozin di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan, terhadap dua mekanisme yang telah diatur konstitusi dan UU MD3, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres RI. Dijelaskan Khozin, kini Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sebelum sidang paripurna untuk mengirimkan dua nama kepada MPR.
"Kemudian MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang dikirim oleh presiden," kata dia.
Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR, Ahmad Muzani sebagai Wapres RI. Proses itu terjadi di ruang pimpinan MPR di Gedung Nusantara III.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyebut usai surat pengunduran diri diterima maka pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti dokumen pengunduran diri tersebut.
"MPR akan menggelar rapat gabungan yang diikuti oleh fraksi MPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk mengikuti langkah berikutnya," kata Muzani.