LPSK Buka Pintu bagi Justice Collaborator Kasus Penyadapan Prabowo
LPSK membuka peluang pelindungan bagi pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Delapan permohonan pelindungan yang diterima LPSK hingga 12 November 2026 seluruhnya berasal dari saksi.
LPSK masih menelaah permohonan dengan mempertimbangkan keterangan, tingkat ancaman, dan situasi khusus saksi dan/atau korban.
Jakarta, IDN Times - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka peluang pemberian pelindungan bagi pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga Kamis (12/11/2026), belum ada pihak berstatus saksi pelaku yang mengajukan permohonan tersebut.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, delapan permohonan pelindungan yang diterima lembaganya sejauh ini seluruhnya berasal dari saksi.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator,” ujar Sri Suparyati, dikutip Kamis (12/11/2026).
LPSK tidak menutup kemungkinan adanya permohonan pelindungan dari pihak dengan status berbeda, termasuk Justice Collaborator. Peluang tersebut terbuka mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan.
Hingga 12 November 2026, delapan permohonan yang diterima LPSK masih berasal dari saksi. Belum ada permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai saksi pelaku atau JC.
Seluruh permohonan masih ditelaah dengan berkoordinasi bersama penyidik. LPSK mempertimbangkan pentingnya keterangan, tingkat ancaman, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
