Berdasi Merah Gibran Tenteng Surat Pengunduran Dirinya ke MPR, Tanpa Map!
Gibran Rakabuming Raka tiba sendiri di Gedung MPR pada 12 November 2026 sambil membawa surat pengunduran diri sebagai wakil presiden tanpa map.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto.
MPR segera menggelar rapat menindaklanjuti pengunduran diri Gibran, setelah pembatalan surat penyetaraan ijazah SMA; UUD memberi waktu 60 hari menyiapkan pengganti definitif.
Jakarta, IDN Times - Gibran Rakabuming Raka terlihat menenteng sendiri surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI saat tiba di Gedung MPR RI. Tampak surat itu tidak terbungkus atau tertutup map.
Gibran tiba di MPR pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.15 WIB seorang diri. Ia terlihat turun dari mobil Toyota Innova Zenix, mengenakan dasi merah, kemeja putih dan jas hitam, sambil menenteng sepucuk kertas yang merupakan surat pengunduran dirinya dari posisi RI-2.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengatakan, Gibran Rakabuming Raka juga menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kedatangan Mas Gibran Rakabuming Raka menemui kami semua pimpinan MPR maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut Beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto," ungkap Muzani usai mengantar pulang Gibran ke mobilny
Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran batal. Kemudian, putusan itu ditindak lanjuti oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan mencabut suket yang diterbitkan pada 2019 lalu tersebut.
Kini MPR langsung bergerak cepat untuk memproses surat pengunduran diri Gibran. Apalagi putra sulung Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo itu turut meminta agar pengunduran dirinya diproses secara cepat.
"Maka, hari ini pimpinan MPR akan menggelar rapat menindak lanjuti surat tersebut sehingga MPR bisa menggelar rapat gabungan yang diikuti oleh fraksi MPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk mengikuti langkah berikutnya," katanya.
Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam UUD, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif sebagai pengganti Gibran.
"MPR punya waktu 60 hari untuk mempersiapkan hal tersebut," tutur dia.
