Kapolri Ungkap Penyadapan Prabowo Diduga Lewat Lisan dan Grup WhatsApp
- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan perintah penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
- Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Suyudi menyebut instruksi diduga diteruskan melalui perwira tinggi dan grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik atau laporan polisi.
- Ahrie Sonta diduga memerintahkan penyadapan sepanjang 2025-2026 serta, pada Oktober 2026, pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data dari LIMS serta PLX.
Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap penggunaan grup WhatsApp sebagai wadah untuk menyampaikan perintah penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Instruksi tersebut diduga berasal dari Listyo Sigit Prabowo selaku mantan Kapolri.
Perintah itu kemudian diteruskan melalui sejumlah perwira tinggi Polri. Kronologi ini disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Pria berusia 53 tahun itu menyebut, perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Perintah itu, ditegaskan Suyudi, tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
"Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi.
Diduga rantai instruksi tersebut mengalir melalui Irjen Slamet Uliandi (SU) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH), sebelum diterima Ahrie Sonta (AS) yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring. Suyudi menjelaskan, Ahrie diduga memerintahkan penyadapan secara lisan sepanjang 2025 hingga 2026.
"Ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," ujar Suyudi.
Dugaan penyimpangan itu juga berkaitan dengan penggunaan sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX. Sistem tersebut digunakan dalam proses penyediaan akses, pemantauan, hingga pengolahan hasil penyadapan. Ahrie juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp hingga penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX.
"Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX," kata Suyudi.
