Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia belum mengetahui isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026) pagi. Bahlil tak mau buru-buru berbicara tentang sosok yang bisa mengisi kursi Wakil Presiden jika Gibran jadi mundur.
"Kita jangan berandai-andai, kita serahkan dulu, kita cek dulu kepada Bapak Presiden," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Bahlil tak mengetahui isi pertemuan karena tak berada di lokasi. Namun, Bahlil menghormati saran-saran yang disampaikan Presiden Prabowo kepada Wapres Gibran.
"Namun pada prinsipnya, kalau kita membaca berita yang disampaikan oleh Mensesneg, apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres, saya pikir sesuatu yang harus juga dihormati," ujar Bahlil.
"Sehingga, apa kesimpulan akhir dari semua ini setelah nanti saya akan mencoba mengecek informasi yang utuhnya seperti apa," sambungnya.
Bahlil juga mengaku belum berkomunikasi secara langsung dengan Gibran terkait niatan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu Presiden Prabowo selama 2,5 jam pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur dari kursi wakil presiden.
"Beliau (Wakil Presiden) menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Prabowo tidak menolak keinginan Gibran buat mundur dari kursi wakil presiden.
"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," jelas Prasetyo.
Prasetyo menambahkan, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada putra sulung Presiden ketujuh RI Joko "Jokowi" Widodo itu.
"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," kata Prasetyo.