GA Terjerat UU Pornografi, Komnas Perempuan: Tidak Tepat

Berdasarkan keterangan polisi, GA dan MYD mengaku sebagai pemeran dalam video syur tersebut. Namun menurut Mariana, pengakuan tidaklah sekuat pembuktian.

"Tak jarang orang terpaksa mengaku dalam keadaan tekanan. Poin dari UU Pornografi adalah tujuan materi tersebut untuk apa. Yang dilarang adalah untuk penyebaran publik atau bahan tontonan publik. Masalahnya, jelas GA tidak bertujuan untuk itu bila (pemeran video) itu pun benar dia," ujarnya.

Mariana menegaskan penyebar video syur itu yang seharusnya dihukum. Ditambah lagi, GA juga dirugikan atas kasus ini.

"Karena berakibat dua kerugian. Satu kerugian pada publik yang menjadi tontonan pornografi, dua kerugian untuk GA sendiri karena menghancurkan nama baiknya. Dampak pada keluarga dan anaknya," tuturnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, mengatakan GA dan MYD dijerat Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi.

"Kemarin sore selesai dilakukan gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA  dan saudara MYD sebagai tersangka" kata Yusri kepada awak media di Polda Metro Jaya, Selasa (29/12/02020).

Yusri mengatakan GA dan MYD mengakui sebagai pemeran dalam video tersebut. Selain itu, didukung dari keterangan saksi ahli forensik dan teknologi informasi (IT).

"Dia mengakui bahwa itu dirinya sendiri yang terjadi sekitar 2017 yang lalu, di salah satu hotel di Medan," katanya.

Yusri mengatakan pihaknya akan memanggil GA dan MYD untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

"Hukumannya paling rendah 6 bulan dan paling tinggi 12 tahun penjara," kata dia.

Dari penelusuran IDN Times, Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b.kekerasan seksual;
c.masturbasi atau onani;
d.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e.alat kelamin; atau
f.pornografi anak.

Pasal 8 berbunyi:

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 29 berbunyi:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.