Golkar Akui Undang Gibran Hadiri HUT ke-59 Senin Sore Ini

06 Nov 2023, 17:16 WIB

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sambangi Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Pimpinan Partai Golkar akhirnya mengakui bahwa pihaknya mengundang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ke acara HUT ke-59 Golkar di kantor DPP, Jakarta Barat, Senin (6/11/2023). Gibran sendiri sudah berada di Jakarta Selatan untuk mengikuti pengumuman struktur pemenangan Tim Kampanye Nasional (TKN).

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membenarkan bahwa pihaknya turut mengundang putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga diundang ke HUT ke-59 Golkar.

"Saya sebagai ketua pengarah dari HUT ke-59 Partai Golkar, kami telah mengundang Bapak Presiden RI, Insinyur Joko Widodo, juga Pak Prabowo dan Mas Gibran. Para ketum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM)," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun menegaskan, Jokowi akan hadir di HUT ke-59 di DPP Partai Golkar. "InsyaAllah Pak Presiden akan hadir," tutur dia di Istana Kepresidenan.

Rencananya HUT Golkar bakal dimulai pukul 19.00 WIB. Belum diketahui apakah Gibran turut hadir bersamaan dengan ayahnya di kantor DPP Partai Golkar.

1. Airlangga bantah ada agenda kenalkan Gibran jadi kader baru Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (IDN Times/Fauzan dan Athif Aiman)

Lebih lanjut, Airlangga menepis isu yang menyebut bahwa di HUT ke-59, Golkar bakal mengenalkan Gibran sebagai kader baru parpol berlambang pohon beringin tersebut. Ia mengatakan, acara hari ini hanya peringatan HUT ke-59 Golkar.

"Hari ini ulang tahun saja, hanya agenda itu," kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Ia menambahkan, pengumuman Gibran sebagai bakal cawapres yang diusung Golkar pada 21 Oktober 2023, dianggap sudah cukup. Saat ini, pihaknya akan fokus untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.

"Kan (Gibran) sudah diumumkan saat rapimnas sebagai cawapres yang kami usung. Itu sudah cukup. Yang menang dulu (pemilu presiden)," tutur Airlangga.

2. Golkar nilai putusan MKMK tak akan bisa ubah putusan Mahkamah Konstitusi

Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Sementara, ketika ditanyakan komentarnya soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan diumumkan ke publik pada Selasa sore, Golkar yakin putusan tersebut tidak akan berpengaruh ke pencawapresan Gibran. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, putusan MKMK tidak akan mengubah putusan MK nomor 090/PUU-XXI/2023. Sebab, yang bisa mengubah keputusan tersebut hanya MK sendiri.

"Kami tentu berkeyakinan bahwa MKMK sesuai kewenangannya tidak akan mengubah hasil keputusan dari MK yang telah dikeluarkan terkait dengan batasan umur calon presiden maupun calon wakil presiden," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini.

Sebab, kata dia, putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga apa yang dihasilkan sudah sepatutnya dihormati.

"Harus kembalikan kepada konstitusi kita bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah final dan mengikat. Oleh karena itu, kita harus menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut," tutur dia lagi.

3. Golkar yakin MKMK bakal membuat keputusan yang tepat

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie. (IDN Times/Marisa Safitri)

Menurut Ace, sikap Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie akan profesional dalam memutus pelaporan yang dilakukan ke MKMK. Berdasarkan data dari Jimly, ada 21 laporan yang masuk ke pihaknya. Sebanyak 15 laporan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK, Anwar Usman.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada anggota dewan etik dari MKMK tersebut. Saya yakin sebagai mantan serta hakim konstitusi, mereka akan mengetahui seharusnya keputusan apa yang tepat di dalam memutuskan majelis kehormatan tersebut," kata dia.

Rencananya Jimly bakal mengumumkan putusan terkait dugaan pelanggaran etika terhadap 9 hakim konstitusi pada Selasa (7/11/2023) pukul 16.00 WIB. Jimly mengaku harus bekerja ekstra cepat dan keras, lantaran tahu putusan tersebut dapat mempengaruhi proses penetapan capres dan cawapres di Pemilu 2024.