Golkar Somasi Said Didu soal Tuding Bahlil Terlibat Penyadapan Prabowo

Dalam surat somasi tersebut, Bakumham Golkar mempersoalkan sejumlah pernyataan yang dinilai mengarah kepada Bahlil. Salah satunya mengenai tudingan bahwa ketua umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden.

Selain itu, terdapat narasi yang menyebut ketua umum partai besar ikut menghadiri rapat bersama sejumlah jenderal yang diduga terlibat kasus penyadapan presiden, sekitar tiga jam sebelum para jenderal tersebut ditangkap aparat penegak hukum.

Narasi lainnya menuding Ketua Umum Partai Golkar melakukan kriminalisasi untuk mendapatkan jabatan ketua umum. Bakumham Golkar menilai seluruh narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Bahlil selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Pihak Golkar juga menyoroti penyebaran pernyataan tersebut melalui konten YouTube Modeling Forum Keadilan TV. Konten itu memuat pernyataan Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.

Menurut Derek, pernyataan keduanya seolah-olah menggiring opini untuk menyudutkan dan menyerang kehormatan Bahlil, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Golkar menilai tuduhan tersebut tidak benar dan tidak didukung fakta maupun bukti. Terlebih, konten yang dimaksud telah menyebar secara masif di media sosial hingga menjadi konsumsi masyarakat luas.

Bakumham Golkar menilai penyebaran narasi tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan kader, pengurus, dan simpatisan partai di seluruh Indonesia.

Partai Golkar khawatir tuduhan tersebut dapat memunculkan sikap antipati masyarakat terhadap partai, khususnya terhadap Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang memperoleh mandat melalui musyawarah nasional (Munas).

Selain persoalan reputasi partai, Golkar juga menilai tuduhan yang mengaitkan Bahlil dengan kasus penyadapan presiden merupakan isu sensitif.

Dalam surat somasi, Golkar menyebut pernyataan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Atas dasar itu, Bakumham Golkar menilai pernyataan Said Didu dan Sri Radjasa patut diduga melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan yang dicantumkan dalam somasi tersebut antara lain Pasal 27A juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu, Golkar juga mencantumkan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE, serta Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Melalui somasi terbuka tersebut, Bakumham Golkar memberikan waktu paling lambat 3 x 24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa, untuk memenuhi tuntutan mereka.

Golkar meminta keduanya mencabut pernyataan yang dipersoalkan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil serta seluruh kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar.

Permohonan maaf tersebut diminta disampaikan melalui media elektronik, media cetak, maupun media lainnya.

Tidak hanya itu, Golkar juga meminta semua pihak yang ikut menyebarluaskan konten tersebut untuk menghapus atau melakukan take down serta tidak kembali mendistribusikannya.

"Bahwa kami meminta kepada pihak meminta kepada semua pihak untuk menghapus take down dan tidak menyebarluaskan konten-konten yang dimaksud di atas guna menghindari tuntutan hukum dari klien kami," ujar Derek.

Bakumham Golkar memperingatkan bahwa pihak-pihak yang tidak mengindahkan somasi tersebut dapat menghadapi tuntutan hukum.

"Apabila tenggang waktu tersebut tidak diindahkan, maka klien kami akan menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Derek.

Golkar menyatakan somasi terbuka itu merupakan bentuk iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara patut sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut.