Pria yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu mewanti-wanti semua kadernya ada penyebaran narasi negatif diduga karena ingin menurunkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu. Berdasarkan informasi yang ia terima, elektabilitas Golkar kini ada di angka 10,5 persen hingga 13 persen.
Bantah Menyadap Prabowo, Bahlil: Abuleke! Saya Juga Ikut Disadap
4 min read
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Bahlil Lahadalia membantah terlibat penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, mengaku juga menjadi korban, dan meminta Polri mengusut tuntas serta membuka pihak yang terlibat rapat dugaan penyadapan.
- Bahlil menilai rumor keterlibatannya sebagai narasi tidak sehat yang diduga menyasar elektabilitas Golkar. Ia memberi tenggat 3x24 jam bagi penuduh untuk membuktikan klaim tersebut.
- Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan komunikasi Presiden, termasuk Irjen Slamet Uliandi yang diduga memberi izin operasi pemantauan kepada Eko Hadi dan Ahrie.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia membantah ikut terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Justru ia mengaku turut jadi salah satu korban penyadapan.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil untuk merespons rumor ia sempat mengikut rapat dengan sejumlah jenderal Polri tiga jam sebelum ditangkap. Narasi itu santer beredar di media sosial dan belakangan mengarah ke pria yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.
"Jadi, mereka ini membangun persepsi seolah-olah kita ada urusannya dengan penyadapan. Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan? Sementara saya ikut disadap! Abuleke (omong kosong) ini, asli ini abuleke! Kreatif sedikit gitu lho," ungkap Bahlil ketika berbicara di pelantikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar di Ambon, dikutip dari YouTube Kabar Golkar pada Sabtu (7/11/2026).
Ia pun mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyadapan yang dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi di kepolisian. Seandainya pernah digelar rapat, Bahlil mendesak agar hal tersebut dibuka ke ruang publik. Sebab, ia tak pernah mengikuti rapat tersebut.
"Saya juga meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya kepada Polri agar diusut tuntas. Kalau memang ada rapat itu, siapa saja, dibuka saja! Karena saya merasa tidak pernah melakukan itu," tutur dia.
1. Bahlil duga ada yang ingin menjatuhkan elektabilitas Golkar
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia (tengah) ketika membuka rapat kerja di Maluku. (Tangkapan layar YouTube Kabar Golkar) Lebih lanjut, kata Bahlil, tuduhan dirinya ikut rapat bersama dengan dewan jenderal Polri sama dengan menyebut dia ikut secara aktif menyadap Prabowo. Justru ia bingung mengapa dinarasikan demikian.
"Menurut saya, ini gak sehat," kata Bahlil.
"Hati-hati kita mau dimainkan. Mereka sedang menguji kekompakan kita. Tapi, saya tidak akan mundur sejengkal pun untuk orang-orang yang ingin merusak partai," tutur dia.
2. Bahlil ancam bakal melayangkan somasi kepada penyebar isu
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepreaidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). (IDN Times/Tino) Bahlil juga mengancam bakal melayangkan somasi kepada semua pihak yang menuduhnya ikut terlibat dalam aktivitas penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Ia memberikan waktu selama tiga hari kepada pihak-pihak yang menuduhnya untuk menunjukkan bukti bahwa ia pernah mengikuti rapat dengan sejumlah jenderal di kepolisian terkait penyadapan ke Prabowo.
"Awalnya saya gak mau pusing (dengan rumor itu). Tapi, tuduhan yang beredar di media sosial gila sekali. Udah ke mana-mana ini barang. Saya akan somasi orang-orang itu, saya akan somasi 3X24 jam lah," kata Bahlil.
Ia mengaku siap menempuh upaya hukum bila pihak yang menyebarkan rumor tersebut tak memiliki bukti keterlibatannya dalam penyadapan.
"Kalau tidak. Ya, negara kita kan negara hukum. Saya akan menempuh jalur hukum karena bicara partai, marwah partai ada di ketua partai. Saya tidak mau mundur dari orang-orang kayak begini," imbuhnya.
3. Bareskrim Mabes Polri tetapkan 4 perwira tinggi kepolisian jadi tersangka
Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana) Sementara, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan empat perwira tinggi di kepolisian sebagai tersangka penyadapan komunikasi Presiden. Tersangka terbaru yang diumumkan yakni Irjen Slamet Uliandi yang sempat menduduki posisi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.
Tiga tersangka lainnya yang sudah diumumkan ke publik yakni:
1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri)
2. Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)3. Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri)
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengatakan, peran Slamet dalam dugaan operasi penyadapan itu adalah sebagai dewan pembina pusat pemantuaan atau Monitoring Centre (MC). Dia memberikan izin setiap operasi yang dilakukan Kepala Bagian Pemantauan, Eko Hadi dan Ahrie.
"Sampai dengan saat ini, Kabag Mon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri pada Kamis.
