Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

BEM Nusantara DKI Jakarta Gelar Aksi di Monas, Bawa 7 Tuntutan

2 min read
BEM Nusantara DKI Jakarta Gelar Aksi di Monas, Bawa 7 Tuntutan
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara wilayah DKI Jakarta menggelar demonstrasi di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara wilayah DKI Jakarta menggelar demonstrasi di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Aksi BEM Nusantara DKI Jakarta berlangsung bersamaan dengan demonstrasi mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia di kawasan tersebut. Kedua kelompok massa menempati sisi jalan yang berbeda.

Mereka membawa tujuh tuntutan, mulai dari penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional hingga percepatan reformasi Polri.

Berdasarkan pantauan IDN Times, massa mulai tiba di kawasan Monumen Nasional (Monas) sekitar pukul 15.49 WIB. Mereka berasal dari sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI), hingga Universitas Borobudur.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah bendera organisasi serta spanduk berisi tuntutan. Mereka juga menggunakan mobil komando yang dilengkapi pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi.

Tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional sekaligus mengusut tuntas perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Kedua, mereka meminta pemerintah menstabilkan perekonomian nasional. Ketiga, mempercepat reformasi Polri, memberantas korupsi, dan menghentikan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

Keempat, mahasiswa mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati. Kelima, mewujudkan pendidikan gratis.

Keenam, mereka meminta pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Ketujuh, mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah.

Selain tujuh tuntutan tersebut, massa juga menyerukan pengawalan dan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik pada masa lalu maupun masa kini. Mereka turut menyinggung janji pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember.

    Related Articles

    See More