Greenpeace Panjat Patung Bundaran HI, Soroti Bencana Makin Parah
Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes di Patung Selamat Datang untuk menyoroti krisis iklim dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Riset Greenpeace mencatat krisis iklim memengaruhi biaya pangan, pendapatan, produktivitas, tempat tinggal, dan transportasi masyarakat.
Masyarakat berupaya beradaptasi dengan mengurangi pengeluaran, menanam kebutuhan pokok, mencari penghasilan tambahan, dan mengembangkan produksi pangan mandiri.
Jakarta, IDN Times - Dua sosok dalam Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, menjadi latar aksi protes Greenpeace Indonesia pada Selasa (20/10/2026). Di bawah langit kelabu, sejumlah aktivis bertengger di bagian atas monumen sambil membentangkan spanduk kuning dan mengangkat sejumlah poster berisi pesan tentang krisis iklim, bencana ekologis, hingga tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat.
Poster-poster berwarna kuning itu mencolok di antara warna gelap patung dan bangunan penyangganya. Salah satu poster bertuliskan “Tangani Krisis, Bukan Bungkam Kritik”, sementara poster lainnya memuat pesan “Elite Berpesta, Rakyat Menderita”.
Di sisi monumen, aktivis lain bergelantungan menggunakan tali pengaman sambil membawa poster bertuliskan “Haze & Prabowo’s Regime = National Disaster” dan “No Progress Without Protest”.
Aksi tersebut menjadi cara Greenpeace Indonesia menyampaikan kritik terhadap penanganan krisis iklim selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui pesan-pesan yang dibentangkan dari atas monumen, mereka mendesak pemerintah mengambil langkah lebih serius untuk mengatasi bencana ekologis yang dinilai semakin memengaruhi kehidupan masyarakat.
Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran HI untuk menyoroti berbagai persoalan lingkungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” yang menghadap ke arah Istana Merdeka di utara. Sementara itu, spanduk lain bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran HI.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan krisis iklim semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Menurut dia, cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan, tetapi juga mengganggu sumber penghasilan dan meningkatkan harga kebutuhan pangan.
"Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari. Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Jeanny dilansir dari laman resmi Greenpeace Indonesia.
1. Krisis iklim berdampak pada penghasilan masyarakat
Greenpeace Indonesia Panjat Patung Bundaran HI, Soroti Bencana Makin Parah (dok. Greenpeace Indonesia) Kritik Greenpeace tersebut didasarkan pada riset terbaru berjudul "Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah". Laporan ini menguraikan dampak krisis iklim terhadap kehidupan delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur atau Jakarta Raya, Cekungan Bandung atau Bandung Raya, serta Kartamantul atau Yogyakarta Raya.
Riset tersebut menunjukkan dampak krisis iklim paling banyak dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan, dengan persentase 41 persen. Selanjutnya, sebanyak 39 persen responden merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan. Adapun 20 persen lainnya menghadapi persoalan terkait akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut memperlihatkan krisis iklim tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Perubahan kondisi cuaca dan bencana juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, mempertahankan penghasilan, serta membiayai kehidupan sehari-hari.
Greenpeace turut menyoroti kelompok pekerja yang dinilai paling rentan terhadap dampak tersebut, termasuk nelayan dan pekerja gig. Kelompok ini mencakup pengemudi ojek daring serta pekerja lepas yang penghasilannya dapat terpengaruh oleh kondisi cuaca, perubahan aktivitas ekonomi, dan ketidakpastian pekerjaan.
Ketika cuaca ekstrem menghambat aktivitas mencari nafkah, pendapatan pekerja dapat ikut tertekan. Pada saat bersamaan, kenaikan harga kebutuhan pangan menambah pengeluaran rumah tangga. Kombinasi tersebut membuat dampak krisis iklim terasa langsung dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tempat kerja hingga meja makan.
2. Greenpeace mempertanyakan manfaat pertumbuhan ekonomi
Greenpeace Indonesia Panjat Patung Bundaran HI, Soroti Bencana Makin Parah (dok. Greenpeace Indonesia) Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, juga menyoroti klaim Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026.
Atha mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan tersebut dirasakan masyarakat, terutama mereka yang menghadapi tekanan ekonomi akibat dampak krisis iklim. Ia menilai angka pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama kondisi kehidupan masyarakat dan konsekuensi aktivitas ekonomi terhadap lingkungan.
“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” kata Atha.
Menurut Greenpeace, pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan upaya menjaga kesejahteraan masyarakat. Tanpa langkah yang memadai untuk menghadapi krisis iklim, kelompok pekerja dan rumah tangga berpenghasilan terbatas berisiko menanggung beban lebih besar akibat bencana dan kenaikan biaya hidup.
3. Masyarakat menghemat pengeluaran dan mencari penghasilan tambahan
Greenpeace Indonesia Panjat Patung Bundaran HI, Soroti Bencana Makin Parah (dok. Greenpeace Indonesia) Laporan "Besok Harga Naik!" juga mencatat berbagai cara yang dilakukan masyarakat untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Sebagian responden mengurangi pengeluaran, sedangkan lainnya berupaya memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri atau mencari sumber pendapatan tambahan.
Sebanyak 57,34 persen responden mengaku memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat pengeluaran sekitar Rp50 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Sementara itu, 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah dengan potensi penghematan sekitar Rp80 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Upaya menambah pendapatan juga dilakukan melalui pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru. Langkah tersebut dipilih oleh 56,79 persen responden, dengan tambahan pemasukan sekitar Rp500 ribu hingga Rp2,5 juta per bulan. Adapun 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, yang dapat menghasilkan nilai sekitar Rp5 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Berbagai strategi tersebut menunjukkan masyarakat berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi. Namun, Greenpeace menilai situasi ini sekaligus menggambarkan besarnya beban adaptasi yang harus ditanggung rumah tangga ketika menghadapi tekanan akibat krisis iklim.
4. Bencana menambah beban rumah tangga
Greenpeace Indonesia Panjat Patung Bundaran HI, Soroti Bencana Makin Parah (dok. Greenpeace Indonesia) Tekanan ekonomi tersebut semakin berat ketika masyarakat harus menghadapi bencana yang berkaitan dengan krisis iklim. Bagi warga terdampak, bencana dapat menimbulkan pengeluaran tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sekaligus mengancam kesehatan dan mengganggu akses pendidikan anak-anak.
Greenpeace juga mengkritik sejumlah kebijakan dan prioritas anggaran pemerintah yang dinilai belum cukup melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim. Organisasi lingkungan tersebut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka nilai berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan, serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika berbagai wilayah menghadapi bencana.
Dalam pandangan Greenpeace, pemerintah perlu memastikan kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran turut memperhitungkan risiko lingkungan serta dampaknya terhadap masyarakat. Penanganan krisis iklim, menurut mereka, tidak cukup dilakukan melalui respons ketika bencana terjadi, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan.
Jeanny mengatakan temuan riset tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat. Ia menegaskan pemerintah perlu melihat dampak krisis iklim dari pengalaman sehari-hari warga, bukan hanya dari indikator pertumbuhan ekonomi.
“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” ujar Jeanny.
