Korupsi Pengadaan Komputer, Eks Pejabat Kemenag Dituntut 2 Tahun Bui
Ilustrasi korupsi (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Undang Sumantri, dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan. Ia disebut terlibat dalam korupsi pengadaan laboratorium komputer dan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi di Kementerian Agama 2011.
"Menyatakan terdakwa Undang Sumantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sejumlah RP100 juta subsider dua bulan kurungan," kata Jaksa Penuntut Umum (KPK).
1. Undang Sumantri disebut tak dukung pemberantasan korupsi
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)Dalam menimbang tuntutannya, Jaksa menilai perbuatan Undang Sumantri tak mendukung program pemerintah memberantas korupsi sebagai faktor pemberat. Tak hanya itu, Jaksa juga menimbang sejumlah hal yang meringankan tuntutan pada Undang.
"Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, belum pernah dihukum, mengakui perbuatan dengan terus terang, dan tidak memperoleh keunungan pribadi atas perbuatannya," kata Jaksa.
Baca Juga: KPK: Tidak Ada Kasus Korupsi yang Kerugiannya Kembali 100 Persen
2. Negara dirugikan Rp23,6 miliar
Ilustrasi korupsi (IDN Times/Sukma Shakti)Undang Sumantri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama 2011 bersama dengan dinilai merugikan negara Rp23,6 miliar. Para tersangka lainnya adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Affandi Mochtar, Abdul Kadir Alaydrus, Ahmad Maulana, dan Noufal selaku Deputy General Manager Business Servic Regional I PT Telekomunikasi Indonesia.
3. Rincian kerugian negara akibat korupsi di Kemenag
Ilustrasi korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)Melansir ANTARA, total kerugian negara dari tiga proyek adalah Rp23,6 miliar. RInciannya adalah PT Cahaya Gunung Masa (melalui PT Batu Karya Mas) sejumlah RP13,65 miliar, PT Telekomunikasi Indonesia Rp5 miliar, dan PT Pramindo Ikat Nusantara Rp4,89 miliar
Baca Juga: Risma dan Kejari Tangerang Ungkap Korupsi Bansos PKH Rp800 Juta
Berita Terkini Lainnya
