Gugatan Yusril Ditolak MA, Hamdan Zoelva: Bisa untuk Pembelajaran
Jakarta, IDN Times - Permohonan judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang dilayangkan kubu Moeldoko melalui advokat Yusril Ihza Mahendra ditolak Mahkamah Agung (MA). Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, menilai keputusan MA sangat tepat.
"Jadi apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sangat tepat sekali dengan pertimbangan yang sangat teliti dan mendalam, dan menyeluruh. Karena kalau sekali ini jebol, bahwa anggaran dasar bisa judicial review, maka rusaklah tatanan hukum kita secara keseluruhan, itulah persoalannya," kata Hamdan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).
1. Hamdan Zoelva sebut masalah gugatan ini akan jadi pembelajaran publik
Hamdan menjelaskan AD/ART partai politik (parpol) tidak bisa dilakukan judicial review. Sebab, AD/ART parpol bukan peraturan perundang-undangan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini setuju dengan MA bahwa parpol bukan lembaga negara. Dikarenakan bukan lembaga negara, maka parpol tidak dapat membuat peraturan perundang-undangan.
"Saya katakan tidak ada satu kata pun dalam undang-undang partai politik yang memberikan delegasi kepada partai politik untuk membentuk anggaran dasar. Anggaran dasar itu ada atau tidak ada undang-undang, adalah memang harus ada oleh partai politik," ucapnya.
Hamdan menambahkan AD/ART Demokrat sama seperti AD/ART organisasi masyarakat (ormas). Dalam membentuk AD/ART, kata Hamdan Zoelva, UU tentang Parpol hanya sebagai petunjuk yang harus diikuti.
"Karena itu, kami selaku kuasa hukum Partai Demokrat sangat mengapresiasi putusan Mahkamah Agung ini. Memang sengaja kami dengan teman-teman Partai Demokrat membuka ini menjadi wacana publik agar menjadi pembelajaran bagi bangsa kita, bagi negara kita, dalam penyelenggaraan demokrasi," imbuhnya.