Gus Yahya Ingin Ikut Program Makan Gratis, Bisa Berdayakan UMKM PBNU

04 Jan 2025, 11:40 WIB

Santi Dewi

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf. (www.instagram.com/@yahyacholilstaquf)

Intinya sih...

Gus Yahya ingin PBNU berkontribusi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto melalui UMKM.
Pesantren sudah dihubungi untuk uji coba program MBG, tetapi masih menunggu instruksi dari pemerintah untuk pengelolaan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengatakan, organisasi yang ia pimpin ingin ikut berkontribusi terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM) yang dimiliki oleh akar rumput PBNU bisa ikut dilibatkan.

"Soal UMKM, kami sadar bahwa UMKM menjadi salah satu arena hikmah yang strategis bagi NU. Kami juga sudah menginisiasi sejumlah hal, antara lain kami membangun jaringan retail yang sekarang sudah mulai jalan," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya itu di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

Meski begitu, Gus Yahya mengaku masih menunggu instruksi dari pemerintah untuk pengelolaan MBG. "Apakah ini nanti bisa dilibatkan di dalam Program Makan Bergizi Gratis? Tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang bagi kami bisa berkontribusi di situ," katanya.

Ia menambahkan, instrumen-instrumen pendukung program Makan Bergizi Gratis sudah mulai dikerjakan. Kontribusi PBNU dalam program MBG, akan mengikuti ketetapan dari pemerintahan Prabowo Subianto.

"Tentu saja kami berharap PBNU bisa memberikan kontribusi yang signifikan soal ini," ujarnya.

1. Pesantren milik PBNU akan lakukan uji coba program MBG

Ilustrasi makan bergizi gratis di sekolah. (IDN Times/Inin Nastain)

Gus Yahya mengatakan, sudah ada beberapa pesantren yang akan dijadikan tempat uji coba program MBG.

"Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project bagi pelaksanaan makan bergizi gratis. Ini yang akan dikoordinasikan dengan NU," tutur dia.

2. Warga khawatir program Makan Bergizi Gratis dijadikan lahan baru korupsi

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, mayoritas warga khawatir penyaluran makan bergizi gratis yang akan dijalankan pada 2025 tidak berjalan efektif. Ketidakefisienan itu bisa disebabkan oleh logistik yang buruk, kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat, dan risiko pengiriman makanan ke sekolah.

Hal itu tercermin dari studi yang dilakukan oleh Centre of Economic and Law Studies (Celios) yang melibatkan 1.858 responden dari berbagai daerah yang mencakup wilayah pedesaan, pinggiran kota dan perkotaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak berdasarkan representasi nasional dan data dikumpulkan secara digital melalui iklan yang ditayangkan oleh Facebook dan Instagram.

"Dengan memanfaatkan fitur iklan di kedua platform media sosial tersebut, penelitian ini dapat menargetkan responden dengan kriteria yang spesifik seperti kata kunci, lokasi, minat, usia dan jenis kelamin," ujar peneliti Celios, Bakhrul Fikri dalam laporannya, dikutip Sabtu (4/1).

Jumlah responden yang mengaku khawatir program makan bergizi gratis tidak akan disalurkan secara efektif mencapai 46 persen. Sedangkan, 37 persen responden khawatir, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu rentan dijadikan bancakan atau ladang korupsi.

Potensi bancakan menguat lantaran berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023, jenis kasus korupsi di bidang noninfrastruktur mencapai 143 atau 39 persen.

"Artinya, potensi program MBG (Makan Bergizi Gratis) disalahgunakan dan akan jadi kasus korupsi, itu sangat besar karena rantai birokrasi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam penyaluran MBG sangat berpengaruh terhadap potensi kasus korupsi," tutur dia.

3. Sekitar 52 persen responden khawatir kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis

Uji coba program makan gratis (IDN Times/Larasati Rey)

Celios menyatakan, 52 persen responden mengaku khawatir terhadap kualitas makanan yang akan disajikan dalam program makan bergizi gratis. Apalagi per anak hanya diberikan jatah anggaran Rp10 ribu, padahal sebelumnya dijanjikan Rp15 ribu.

"Sudah hanya dikasih anggaran Rp10 ribu per porsi, tapi ternyata ada potensi korupsi, di mana para responden menjadi khawatir terhadap kualitas makanan bergizi gratis yang akan dikonsumsi oleh anak-anak mereka," kata Fikri.

Ia juga menggarisbawahi makanan yang rendah kualitas tidak hanya dapat mempengaruhi daya tarik anak-anak terhadap makanan tersebut, tetapi juga berisiko menurunkan nilai gizi yang seharusnya didapatkan.

"Maka, pihak penyelenggara program harus menerapkan standar kualitas yang jelas dan melakukan pengawasan untuk memastikan makanan yang disediakan aman dan bergizi," tutur dia.