Anies Sindir Ganjar dan Prabowo di Acara WALHI

Anies menyentil absennya dua capres. Ia mengaku ketika mendengar keresahan anak muda mengenai alam, Anies memilih menghadiri langsung kongres tersebut. 

"Ketika mendengar apa yang teman-teman sampaikan, berbicara tentang apa yang harus diubah, maka saya putuskan tidak mengirimkan utusan. Saya ingin terima langsung dari teman-teman semua di sini," ujar Anies di Balai Kartini, Jakarta Selatan. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, keberadaannya di forum WALHI sangat penting. Sebab, ia bisa mendengar cerita dari orang-orang yang tidak merasakan keadilan. 

"Bagi mereka yang tidak merasakan keadilan maka yang namanya keadilan itu menjadi penting. Saya rasa suara-suara di sini adalah suara-suara mereka yang mementingkan agar kita kembali ke jalur Indonesia di titik awal yaitu menghadirkan keadilan sosial," tutur dia. 

Sementara, di forum WALHI, Anies berencana mengganti program Food Estate (lumbung pangan) yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) era Presiden Joko "Jokowi" Widodo, dengan sistem contract farming. Ia menilai program lumbung tersebut dianggap tidak memberikan kesejahteraan kepada petani. 

"Mengapa food estate tidak menjadi opsi, karena ini adalah pendekatan negara secara sentralistik. Kedua, kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate dan ini praktiknya sebuah produksi pertanian berbasis korporasi," ujar Anies.

"Sementara, yang kita butuhkan agar petani-petani yang tempatnya ada di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan kesempatan," sambungnya. 

Jadi, kata Anies, artinya petani yang selama ini sudah memainkan peranan diberikan kesempatan bermain lebih besar lagi. Alasan lain mengapa food estate bukan lagi menjadi opsi untuk diteruskan, karena produknya sulit masuk ke dalam rantai pasok produk pertanian Indonesia. 

"Fokus di food estate di ekstensifikasi lahan milik pemerintah untuk meningkatkan produksi. Efeknya banyak problem-problem lingkungan hidup bermunculan karena ekologi di tempat itu rusak," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

Pernyataan Anies itu sejalan dengan temuan dari organisasi Greenpeace yang menyebut pembukaan lahan seluas 700 hektare untuk Food Estate kebun singkong di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, justru memicu terjadinya banjir hebat pada 2021. Greenpeace menilai pembukaan lahan itu menyebabkan area resapan air berkurang terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. 

Zenzi mengatakan dalam waktu enam dekade terakhir, kekayaan ekosistem di Tanah Air diamputasi dengan aktivitas ekstraktif.

"Ekonomi kita dibangun dari komoditi yang depositnya akan habis, mulai dari batu bara, nikel, hingga emas. Pertanyaannya setelah deposit itu habis, (sumber) ekonominya dari mana? Ekonominya belum tentu akan ada, tetapi bencananya sudah diwariskan ke generasi berikutnya," ujar Zenzi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, hari ini. 

Zenzi menyebut pemangku kepentingan sangat tergantung pada ekonomi horizontal, dan rakus terhadap lahan. "Di mana kebutuhan produksinya tergantung kepada seberapa luas lahannya," tutur dia. 

Zenzi menyebut tiap 40 tahun, populasi di Indonesia bertambah dua kali lipat. Artinya, bila masyarakat masih ingin petani tetap ada di Tanah Air, maka Indonesia harus menambah lahan dua kali lipat. 

"Tetapi itu tidak mungkin. Di WALHI sudah 43 tahun berusaha menghentikan kerusakan, melindungi hak rakyat, hingga melindungi kekayaan alam kita. Baru lima tahun terakhir ini, kami mengidentifikasi ruang baru bernama ekonomi. Kami baru menyadari setiap kehancuran SDA di Indonesia dan perampasan hak rakyat itu karena kepentingan ekonomi," tutur dia. 

Zenzi menyebut alih-alih mengoptimalkan lahan untuk diekstraksi, WALHI kemudian mengusulkan konsep ekonomi nusantara. Melalui konsep ini, manusia diajak untuk beradaptasi dengan alam. Manusia juga tak perlu memodifikasi alam. 

"Tetapi, manusia diajak untuk mengenali bentuk dan corak alamnya. Ekonomi ini dalam perspektif alam, dinamai ekonomi vertikal," kata Zenzi. 

Ia memberikan contoh, semakin tinggi pohon cengkeh, maka produksi bisa semakin ditingkatkan. Dengan begitu, tidak terlalu dibutuhkan lahan yang lebih luas. 

"Dalam perhitungan kami, bila ekonomi nusantara diurus oleh negara maka semakin panjang waktu kita ke depan, kita justru tidak membutuhkan lahan yang lebih luas. Setiap ekonomi di Indonesia menghasilkan corak yang berbeda," tutur dia. 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.