Anies Bakal Hapus Program Food Estate, Diganti Contract Farming
Jakarta, IDN Times - Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, berencana untuk mengganti program Food Estate (lumbung pangan) yang masuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan sistem contract farming. Ia menilai program lumbung tersebut dianggap tidak memberikan kesejahteraan kepada para petani.
"Mengapa food estate tidak menjadi opsi, karena ini adalah pendekatan negara secara sentralistik. Kedua, kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate dan ini praktiknya sebuah produksi pertanian berbasis korporasi," ujar Anies ketika berbicara di Kongres Orang Muda Pulihkan Indonesia di Balai Kartini pada Sabtu (25/11/2023).
"Sementara, yang kita butuhkan agar petani-petani yang tempatnya ada di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan kesempatan," tambah dia.
Jadi, artinya petani yang selama ini sudah memainkan peranan diberikan kesempatan untuk bermain lebih besar lagi. Alasan lain mengapa food estate bukan lagi menjadi opsi untuk diteruskan, karena produknya sulit masuk ke dalam rantai pasok produk pertanian Indonesia.
"Fokus di food estate di ekstensifikasi lahan milik pemerintah untuk meningkatkan produksi. Efeknya banyak problem-problem lingkungan hidup bermunculan karena ekologi di tempat itu rusak," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Pernyataan Anies itu sejalan dengan temuan dari organisasi Greenpeace yang menyebut pembukaan lahan seluas 700 hektare untuk Food Estate kebun singkong di Palangkaraya, Kalimantan Tengah justru memicu terjadinya banjir hebat pada 2021. Greenpeace menilai pembukaan lahan itu menyebabkan area resapan air berkurang terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan.
1. Anies sudah pernah terapkan contract farming di DKI Jakarta
Anies menjelaskan sudah pernah menerapkan contract farming ketika memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Ketika itu, ia menjalin kerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).
"Jadi, Pemprov DKI Jakarta membuat kontrak dengan GAPOKTAN di berbagai wilayah. Lalu, para petani-petani yang tergabung di GAPOKTAN dan koperasi-koperasinya memiliki kepastian bahwa kami akan membeli (hasil pangan) selama lima tahun. Range harganya sudah disepakati," kata Anies.
Menurut Anies, sistem pertanian kontrak itu menguntungkan kedua pihak. Bagi Pemprov DKI Jakarta, ada kepastian pasokan tanpa khawatir perubahan musim. Sementara, bagi petani ada kepastian soal pembeli.
"Jadi, mereka tidak perlu lagi bingung mencari pembeli hasil panennya," tutur dia.
Anies menambahkan, konsep pertanian kontrak sangat jauh berbeda dengan food estate. Ia mengaku tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli lahan dalam jumlah besar.
"Yang kami lakukan justru memperkuat dan mengajak petani-petani yang ada," ujarnya lagi.
Selain itu, di dalam konsep lumbung pangan, tidak merekrut SDM dari masing-masing wilayah atau area pertanian. Mereka malah merekrut SDM dari Jakarta.
"Yang mengerjakan kan korporasi dari Jakarta," tuturnya.
2. Anies bakal membantu untuk modernisasi pertanian tradisional
Di sisi lain, Anies juga berencana membantu untuk modernisasi pertanian tradisional. Dengan begitu, pertanian bisa dilakukan dengan cara yang lebih efisien.
"Sehingga, pada ujungnya mereka semua bisa sejahtera. Karena koperasi-koperasi diperkuat dan menggunakan sistem contract farming," kata Anies.
3. Anies terima langsung piagam hasil kongres anak muda mengenai lingkungan
Lebih lanjut, Anies menyebut bakal membawa piagam yang ia terima dari WALHI untuk dimasukan ke dalam penyusunan kebijakannya ke depan seandainya menang pemilu 2024. Piagam itu dibuat berdasarkan hasil konferensi orang muda Indonesia yang dihadiri oleh 1.280 wakil Indonesia dari 29 provinsi.
"Saya sampaikan apresiasi kepada anak-anak muda yang peduli. Karena itu saya memilih untuk hadir langsung dan menerima dokumen dari mereka. Dokumennya ya ini piagam untuk menjadi bahan bagi kami menyusun kebijakan. Agar semua disusun berdasarkan suara anak-anak muda," kata Anies.
Ia menambahkan ke depan ingin Indonesia menjadi negara yang memberikan kesempatan setara bagi semua pihak. Sebab, selama ini dalam pandangannya, sudah semakin timpang dan ketimpangannya melebar.
"Kesetaraan ini kemudian harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan-kebijakan tadi," tutur dia.
