Hadiri Agenda ICG/IOTWMS di Paris, BMKG Dorong Tsunami Ready Community

18 Jun 2022, 17:29 WIB

Kepala BMKG dan Chair of Intergovernmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (Chair ICG/IOTWMS), Dwikorita Karnawati, mendorong negara-negara di dunia untuk mempercepat terbentuknya Tsunami Ready Community. (Dok. BMKG).

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang juga Chair of Intergovernmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (Chair ICG/IOTWMS), Dwikorita Karnawati, mendorong negara-negara di dunia untuk mempercepat terbentuknya Tsunami Ready Community.

"Masyarakat senantiasa siap siaga dan tidak gagap dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami," kata Dwikorita saat sidang di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis.

Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat, dalam menghadapi ancaman tsunami dengan berbasis pada 12 indikator yang telah ditetapkan UNESCO-IOC.

Di Indonesia, Tanjung Benoa menjadi komunitas pertama yang mendapatkan pengakuan internasional dari UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO-IOC) sebagai Tsunami Ready Community.

1. Predikat Tsunami Ready Community tercapai apabila semua pihak terlibat

Dwikorita mengatakan, predikat Tsunami Ready Community akan tercapai apabila semua pihak terlibat dengan berkolaborasi dan bersinergi. Sehingga 12 indikator yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan baik.

“Butuh keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat terwujudnya tsunami ready community ini," ungkap Dwikorita di ajang pertemuan tahunan Intergovernmental Oceanographic Commission-Executive Council (IOC-EC) ke-55 yang digelar pada 14-17 Juni 2022.

"Tidak hanya pemerintah, namun juga pihak swasta, akademisi, komunitas, termasuk rekan-rekan media di dalamnya,” ujar dia, melanjutkan.

2. Ini 12 indikator yang ditetapkan UNESCO-IOC

Pertemuan tahunan Intergovernmental Oceanographic Commission-Executive Council (IOC-EC) ke-55 di Paris, 14-17 Juni 2022. (Dok. BMKG).

Adapun 12 indikator yang telah ditetapkan UNESCO-IOC, yaitu:

1. Telah dipetakan dan didesain zona bahaya tsunami.

2. Jumlah orang berisiko di dalam zona bahaya tsunami dapat terestimasi.

3. Sumber-sumber ekonomi, infrastruktur, dan politik teridentifikasi.

4. Adanya peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami.

5. Informasi tsunami termasuk rambu-rambu ditampilkan di publik.

6. Sosialisasi, kesadaran masyarakat, dan edukasi tersedia dan terdistribusi.

7. Sosialisasi atau kegiatan edukasi minimal diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun.

8. Pelatihan bagi dan oleh komunitas tsunami diadakan minimal dua tahun sekali.

9. Disetujuinya rencana respons darurat komunitas tsunami.

10. Tersedianya kapasitas untuk pengelolaan operasional respons darurat saat tsunami terjadi.

11. Tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menerima peringatan dini tsunami dari otoritas yang berwenang (dari BPBD) selama 24 jam secara tepat waktu.

12. Tersedianya sarana yang memadai dan andal untuk menyebarkan peringatan tsunami resmi 24 jam kepada publik setempat secara tepat waktu.

3. Tsunami Ready dapat diimplementasikan di berbagai sektor

Dok. BMKG

Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita menyampaikan, ICG/IOTWMS yang dipimpinnya telah mendukung dan berperan aktif dalam tsunami ready program yang telah diusung UNESCO-IOC. Hal itu sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan SAFE OCEAN melalui program UN Decade on Ocean Science.

Saat ini, di wilayah Indian Ocean 3 komunitas telah mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai Tsunami Ready Community, di antaranya adalah komunitas Tanjung Benoa Bali. Pengukuhan Tanjung Benoa dilaksanakan pada momen pertemuan Global Platform on Disaster Risk Reduction (GPDRR) pada Mei 2022, sebagai promosi untuk menggencarkan kegiatan tersebut.

"Tsunami Ready dapat diimplementasikan di berbagai sektor, tidak hanya sektor pariwisata saja," ujar Dwikorita.

Di Indonesia, BMKG bersama Pengelola Bandara (PT. Angkasa Pura) telah menerapkan program Tsunami Ready tersebut, untuk infrastruktur kritis di Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo dan di Bandara Ngurah Rai Bali, dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

BMKG-Indonesia, sebagai ketua dari ICG/IOTWMS telah berinisiasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Sandi Negara (BSN), dan Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam menyusun standard internasional baru, yaitu ISO 22328-3 tentang Community Based-Tsunami Early Warning System, sebagai guide line (panduan) bagi sektor bisnis dan pemerintah kota yang memiliki risiko tsunami. Hal itu agar menjadikan Program Tsunami Ready menjadi bagian dari proses bisnis atau operasional rutin mereka.