Hak untuk Dilupakan Masuk Pembahasan RUU HAM, Begini Usulan Kemenham

Wahyudi menjelaskan, hak untuk dilupakan berbeda dengan penghapusan data secara penuh atau right to erasure. Dalam konsep tersebut, berita atau informasi publik tetap tersedia di media, namun tidak lagi mudah ditemukan melalui mesin pencari seperti Google.

“Tidak ada penghapusan terhadap pemberitaan media, tetapi yang ada adalah melakukan de-listing atau de-indexing terhadap berita dari mesin pencari,” ujarnya.

Wahyudi mencontohkan kasus di Eropa dan Jerman terkait mantan narapidana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, karena identitasnya terus muncul di internet. Dalam kasus itu, pengadilan hanya meminta mesin pencari menurunkan indeks pencarian nama tertentu, tanpa memerintahkan media menghapus berita.

“Pengadilan tidak memerintahkan kepada media A, B, C untuk menghapus informasi mengenai si orang ini,” katanya.

Menurut Wahyudi, penerapan hak tersebut diklaim bakal mempertimbangkan kepentingan publik dan kebebasan berekspresi. Pengadilan akan menentukan apakah perlindungan data pribadi seseorang lebih penting dibanding kepentingan publik atas informasi tersebut.

Saat ini, Kementerian HAM memasukkan isu HAM digital, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab perusahaan teknologi dalam RUU HAM yang masih menjalani uji publik.

Dalam draf RUU HAM, ketentuan mengenai right to be forgotten tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2). Aturan itu menyebut setiap individu berhak meminta penghapusan atau pembatasan akses terhadap informasi pribadi yang sudah tidak relevan melalui penetapan pengadilan.

Meski begitu, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan kepentingan umum, serta kebebasan berekspresi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.