Hakim MK Dilaporkan ke MKMK Terkait Penanganan PHPU Ijazah Gibran

Salah satu pokok laporan Nasrullah adalah penerbitan dan penerapan PMK Nomor 1 Tahun 2026 dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan hasil Pilpres 2024.

Menurutnya, perkara tersebut berkaitan dengan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus MK pada 22 April 2024. Karena itu, ia mempertanyakan dasar kewenangan dan urgensi penerbitan PMK tersebut.

Nasrullah meminta MKMK menelaah kesesuaian PMK Nomor 1 Tahun 2026 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk bagaimana dasar hukum dan penerapannya dijelaskan dalam pertimbangan putusan.

“Laporan ini bukan upaya untuk mengadili kembali putusan Mahkamah Konstitusi. Kami meminta MKMK menjalankan kewenangannya untuk memeriksa apakah proses penanganan perkara telah dilaksanakan secara cermat, saksama, dan sesuai dengan kode etik serta pedoman perilaku hakim konstitusi,” demikian pokok sikap Nasrullah dalam laporannya.

Nasrullah juga menyoroti ketentuan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tenggang waktu pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ia meminta MKMK menelaah bagaimana ketentuan mengenai tenggang waktu tersebut dipertimbangkan dalam perkara yang berkaitan dengan hasil Pemilu 2024, tetapi diajukan dan diperiksa pada 2026.

Selain itu, Nasrullah meminta penjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan apabila permohonan tersebut dinilai memiliki karakter atau landasan hukum yang berbeda dari perselisihan hasil pemilu pada umumnya.

“Yang perlu dijelaskan adalah bagaimana aturan diterapkan, apa dasar hukumnya, dan apakah penerapannya konsisten. Kepastian hukum tidak boleh dilepaskan dari kecermatan dalam menjalankan prosedur,” menjadi substansi keberatan yang disampaikan Nasrullah dalam laporannya.

Nasrullah turut mempersoalkan hubungan antara pemeriksaan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, tahapan pembuktian, hingga putusan yang pada akhirnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam laporannya, ia mencatat MK melakukan pemeriksaan pembuktian dan mendengarkan keterangan sejumlah pihak. Di antaranya unsur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta atase pendidikan Indonesia di Singapura dan Australia.

Nasrullah meminta MKMK menilai, apakah tahapan pemeriksaan tersebut memiliki dasar hukum acara yang jelas, diterapkan secara konsisten, serta telah dijelaskan secara memadai dalam pertimbangan putusan.

Ia menegaskan, pemeriksaan etik harus didasarkan pada bukti yang dapat diuji. Menurutnya, perlu dibedakan antara perbedaan penafsiran hukum, kekeliruan hukum, kekurangan pertimbangan, dan perilaku hakim yang dapat memenuhi unsur pelanggaran etik.

Nasrullah juga menegaskan, laporan tersebut tidak meminta MKMK membatalkan atau menegasikan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Ia juga tidak bermaksud menjadikan MKMK sebagai lembaga banding terhadap putusan MK.

“Integritas peradilan konstitusi harus dijaga melalui mekanisme yang sah dan objektif. Karena itu, setiap dugaan yang disampaikan harus diperiksa secara profesional, tanpa prasangka dan tanpa mengesampingkan hak para hakim untuk memberikan penjelasan,” demikian substansi sikap yang ditegaskan dalam laporan tersebut.

Nasrullah berharap MKMK menindaklanjuti laporan secara transparan dan akuntabel sesuai kewenangannya. Dengan demikian, ia berharap kepercayaan publik terhadap independensi, integritas, dan kepastian hukum dalam peradilan konstitusi tetap terjaga.