Hamdan Zoelva: Eksekusi Hotel Sultan Cacat Hukum

16 Mar 2026, 15:44 WIB

Irfan Fathurohman

Hamdan Zoelva: Eksekusi Hotel Sultan Cacat Hukum

Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya Sih

Tim kuasa hukum PT Indobuildco menyatakan eksekusi Hotel Sultan tidak sah karena hasil constatering menunjukkan perubahan luas dan kondisi tanah berbeda dari putusan pengadilan.
Hamdan Zoelva menegaskan perbedaan batas, luas, serta kepemilikan tanah membuat eksekusi cacat hukum dan tidak dapat dijalankan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung.
PT Indobuildco menegaskan komitmennya menghormati proses hukum sambil memperjuangkan kejelasan status lahan Hotel Sultan agar penegakan hukum berjalan adil dan objektif.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco menyatakan rencana eksekusi terhadap kawasan Hotel Sultan tidak dapat dilaksanakan secara hukum karena objek sengketa telah berubah. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan proses constatering atau pencocokan objek sengketa di lapangan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menjelaskan, dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan ketidaksesuaian antara objek tanah yang tercantum dalam perkara dengan kondisi riil di lapangan. Tanah dengan Sertipikat HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora atas nama PT Indobuildco tercatat memiliki luas berbeda dengan objek yang kini disebut sebagai dasar eksekusi.

Menurut Hamdan, dari hasil pencocokan objek di lapangan diketahui bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa telah berkurang sekitar 4,5 hektare dibandingkan luas yang tercantum dalam dokumen perkara.

“Perubahan luas tersebut menunjukkan bahwa objek yang hendak dieksekusi tidak lagi identik dengan objek dalam putusan pengadilan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dalam jumpa persnya di Jakarta pada Senin (16/3/2026).

1. Objek sengketa tidak lagi penguasaan PT Indobuildco

Pengelola GBK memasang plang tanah aset negara di Hotel Sultan. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Selain perubahan luas, tim kuasa hukum juga menemukan bahwa sebagian area tanah yang menjadi objek sengketa kini tidak lagi berada sepenuhnya dalam penguasaan PT Indobuildco. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian area telah tercatat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebagian lainnya oleh pihak lain.

Hamdan menjelaskan, dalam hukum acara perdata, kejelasan mengenai batas, luas, dan kepemilikan objek sengketa merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan eksekusi.

“Jika objek yang disebut dalam putusan berbeda dengan objek yang ditemukan di lapangan, maka pelaksanaan putusan tidak dapat dijalankan,” ujar Hamdan.

2. Eksekusi dinilai cacat hukum

Pemasangan spanduk pemberitahuan lahan Hotel Sultan milik negara, Rabu (4/10/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

Hamdan juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa apabila setelah pemeriksaan setempat ternyata tanah yang dikuasai tidak sama dengan batas dan luas yang disebutkan dalam gugatan atau putusan, maka perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Kondisi seperti ini dalam hukum dikenal sebagai obscuur libellum, yaitu objek perkara yang tidak jelas.

“Apabila objek yang hendak dieksekusi sudah berubah luas maupun kepemilikannya, maka eksekusi menjadi cacat hukum dan tidak dapat dijalankan atau non-executable,” kata Hamdan.

3. PT Indobuildco menghormati proses hukum

Pemasangan spanduk pemberitahuan lahan Hotel Sultan milik negara, Rabu (4/10/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)

PT Indobuildco menegaskan akan terus memperjuangkan kepastian hukum atas kawasan Hotel Sultan melalui jalur hukum yang berlaku.

“Kami menghormati proses hukum, tetapi hukum juga harus ditegakkan secara adil dan objektif. Eksekusi tidak boleh dipaksakan apabila objeknya tidak jelas dan tidak sesuai dengan putusan pengadilan,” ujar Hamdan.