Jakarta, IDN Times — Ijtima Ulama Indonesia menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Jakarta Convention Center (JCC), Gelora, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026). Sikap tersebut disampaikan KH Muhyiddin Al-Manafi, Pimpinan Ponpes Asy-Syifaa Simpang Sumedang, Jawa Barat.
Dalam pernyataannya, Ijtima Ulama Indonesia menyebut rekomendasi tersebut disusun setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo.
Para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia menyatakan sikap berdasarkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, Pancasila, UUD 1945, serta cita-cita para pendiri bangsa.
Poin pertama yang disampaikan Ijtima Ulama Indonesia adalah dukungan terhadap langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera.
"Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia," kata Muhyiddin membacakan rekomendasi.
Ijtima Ulama juga mendorong pemerintah mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut mereka, Indonesia membutuhkan negara yang kuat, efektif, dan berpihak pada kepentingan nasional di tengah perubahan geopolitik, geoekonomi, dan teknologi global.
Meski mendukung penguatan negara, Ijtima Ulama mengingatkan agar kekuasaan tetap dijalankan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Kekuatan negara adalah instrumen, bukan tujuan. Karena itu percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan institusi, penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel dan berintegritas," ujar Muhyiddin.
Ijtima Ulama turut mendorong seluruh penyelenggara negara menjunjung meritokrasi, memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah juga diminta membuka ruang partisipasi serta menerima kritik konstruktif dari masyarakat.
"Memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat. Negara yang kuat harus melahirkan institusi yang kuat, menghadirkan kesejahteraan dan membangun kepercayaan publik," tuturnya.
Selain menyampaikan sikap terkait pemerintahan, Ijtima Ulama Indonesia juga menyatakan komitmen untuk memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama (NU). Mereka ingin NU semakin solid, berwibawa, mandiri, dan produktif dalam memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara.
Ijtima Ulama menilai NU yang sehat dan kuat merupakan modal strategis bagi bangsa. NU dinilai dapat memperkokoh persatuan nasional sekaligus memperluas kontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pelayanan sosial.
"NU yang kuat akan memperkokoh persatuan nasional, memperluas kontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan pelayanan sosial serta menjadi mitra strategis negara dalam menyukseskan pembangunan nasional," kata Muhyiddin.
Karena itu, Ijtima Ulama menegaskan akan terus menjalankan amanah amar ma'ruf nahi munkar, memperkuat ukhuwah, dan menjaga persatuan. Mereka juga berkomitmen memberikan dukungan, nasihat, serta koreksi konstruktif kepada pemerintah.
"Kami meyakini semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat," ujar Muhyiddin.
Rekomendasi hasil Ijtima Ulama Indonesia ini pun diserahkan secara simbolis kepada Prabowo.