Jakarta, IDN Times - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tuntas dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026). Tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto masuk dalam kategori makar.
Dengan begitu, dalam kesimpulannya, Komisi III DPR meminta Kapolri beserta jajarannya menjerat para tersangka dengan pasal makar. Mereka juga meminta kepolisian terus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik.
"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar," bunyi kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Komisi III juga mengapresiasi langkah Kapolri dan jajarannya dalam mengungkap kasus tersebut. Namun, mereka meminta penanganannya tetap dilakukan secara profesional dan tuntas hingga ke akar-akarnya.
"Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik dan meminta penanganan ini dilakukan secara profesional," ujar Habiburokhman membacakan poin pertama.
Pada poin kedua, Komisi III DPR meminta Kapolri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka sekaligus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Semua peserta setuju atas kesimpulan yang dibacakan.
"Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain," ucap Habiburokhman.
Sementara itu, Kapolri Suyudi menyatakan pihaknya sedang menyusun kepingan puzzle dalam menginvestigasi penyadapan ini. Mereka masih perlu petunjuk dan alat bukti terkait dugaan tindak pidana makar.
"Kami menyerap banyak masukan, terima kasih. Tentunya kami punya tugas yang cukup berat memang, tapi kami masih mengumpulkan puzzle-puzzle ini, puzzle-puzzle dari petunjuk-petunjuk dan juga alat bukti terkait dengan tindak pidana makar yang tentunya ini perlu sebuah upaya baik secara analisa intelijen, kemudian juga dari para penyidik kami yang sudah kami tugaskan untuk bisa mengungkap ini," terang Suyudi.