Hasil Survei KPK: Indeks Integritas Nasional 2022 Mencapai 71,94
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 dari 508 Pemerintah Kabupaten dan Kota, 98 Kementerian dan Lembaga, serta 34 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Secara nasional, indeks integritas nasional tahun ini berada di angka 71,94.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, pengukuran SPI menjadi penting karena merupakan gambaran atau potret dari kondisi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. SPI menjadi alat ukur dan menjadi penting karena sebagai langkah awal untuk bersama-sama mewujudkan tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.
“Syarat utamanya adalah tidak boleh ada korupsi. Salah satu penyebab korupsi adalah lemahnya integritas. Korupsi tidak akan terjadi kalau kita sama-sama bergerak maju membangun integritas,” kata Firli, Rabu (14/12/2022).
1. KPK berharap indeks integritas bisa memacu semua pihak berbenah
Ketua KPK Firli Bahuri (IDN Times/Aryodamar) Firli berharap, skor SPI 2022 tidak hanya dimaknai sebagai sekadar angka. Menurutnya, lebih penting bagi semua pihak uuntuk menjadikan nilai SPI 2022 sebagai acuan perbaikan dari rekomendasi yang telah disampaikan KPK.
“Perubahan itu perlu dilakukan supaya terciptanya perbaikan sistem dan tata kelola yang berdampak luas bagi Masyarakat,” ujarnya.
2. Kabupaten Boyolali indeks integritas tertinggi
KPK merilis hasil survei indeks penilaian integritas 2022 (IDN Times/Aryodamar) Adapun indeks SPI terbaik kategori kementerian didapat oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan skor 85,48; kategori lembaga non-kementerian diraih oleh Bank Indonesia dengan skor 87,28; kategori pemerintah provinsi diraih oleh Pemprov Bali dengan skor 78,82; kategori Pemerintah Kota diraih oleh Kota Madiun dengan skor 83,00; dan kategori pemerintah kabupaten diraih oleh Kabupaten Boyolali dengan skor 88,33.
Dari hasil SPI ini, KPK memberikan rekomendasi perbaikan. Pertama, meminimalisir risiko perdagangan pengaruh dengan peraturan dan implementasi penanganan benturan kepentingan; kedua, memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal dalam mendeteksi korupsi; ketiga, optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.
Kemudian keempat, sosialisasi, kampanye, dan pelatihan antikorupsi berkala dan berkelanjutan; kelima, pengembangan dan penguatan efektivitas sistem pencegahan berbasiskan IT; keenam, pengembangan sistem pengaduan yang melindungi pelapor
3. Survei integritas dari KPK ini melibatkan 392.785 responden
(IDN Times/Irfan Fathurohman) Diketahui, tahun ini SPI melibatkan 392.785 responden dengan rincian, responden internal sebanyak 222.470 orang, eksper 8.160 orang, dan eksternal sebanyak 162.155 orang. Adapun responden minimal dalam satu lembaga ialah 30 orang dan maksimal 2.554 orang.
Survei ini mengkombinasikan survei online dan tatap muka. Metode pertama ialah secara daring melalui WhatsApp blast dan email blast kepada responden terpilih. Kedua, melalui Computer Assisted Personal (CAPI) di 181 Pemerintah Daerah.
