Jakarta, IDN Times - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Presiden Joko "Jokowi" Widodo sempat menginginkan kursi Ketua Umum DPP PDIP untuk menggantikan Megawati Soekarnoputri.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri power full," ujar Hasto dalam kegiatan Bedah Buku NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward (1972) di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Hasto mengatakan, Jokowi sempat mengutus pakar politik, Ryaas Rasyid untuk membujuk Megawati agar mau memberikan jabatan Ketua Umum DPP PDIP kepadanya.
"Supaya gak salah, ini ditugaskan Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan," ucap dia.
Dalam kesempatan, Hasto juga menceritakan pada tahun 1971, Presiden ke-2 RI, Soeharto sempat melakukan upaya pengambilalihan partai politik yang dipimpin Megawati.
"Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja gak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama," kata dia.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan ada upaya dari Presiden Jokowi untuk membentuk koalisi besar partai politik.
"Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," imbuhnya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.