Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Heboh Data Meutya Hafid Dijual Rp2 Ribu, Komdigi Ungkap Temuan BSSN

02 Oct 2026, 20:39 WIB2 min read

Konferensi pers Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Komdigi mengusut klaim perdagangan data pribadi yang disebut berkaitan dengan Meutya Hafid.
Informasi dari BSSN menyebut data yang ramai merupakan data lama, tetapi pengusutan dan penindakan tetap berjalan.
Komdigi berkoordinasi dengan Polri untuk menelusuri situs, sumber penyebaran, serta pihak yang terlibat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apa langkah utama untuk menangani jual beli data pribadi?

Vote Now

Jumat (2/10/2026)

Namsun Bertin menyampaikan klaim tentang data yang disebut berkaitan dengan Meutya Hafid dalam unggahannya di Instagram.

saat ini

Data yang kembali ramai disebut sebagai data lama berdasarkan informasi dari BSSN. Komdigi tetap menindaklanjuti pengusutan dan penindakan.

Jumat

Alexander Sabar menyampaikan bahwa Komdigi berkoordinasi dengan Polri dan BSSN untuk mengusut dugaan perdagangan data pribadi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apa langkah utama untuk menangani jual beli data pribadi?

Vote Now

What?
Komdigi mengusut dugaan perdagangan data pribadi yang disebut berkaitan dengan Meutya Hafid.
Who?
Komdigi, Polri, BSSN, Namsun Bertin, dan Alexander Sabar terlibat dalam informasi serta pengusutan tersebut.
Where?
Data disebut diperoleh melalui kanal digital, sementara situs yang memperjualbelikannya ditelusuri di ruang digital.
When?
Dugaan tersebut dikutip pada Jumat (2/10/2026), saat data lama kembali ramai dibicarakan.
Why?
Pengusutan dilakukan karena terdapat klaim perdagangan data pribadi dan situs yang diduga memperjualbelikannya.
How?
Komdigi berkoordinasi dengan Polri dan BSSN, menelusuri sumber penyebaran, serta mempertimbangkan pemblokiran situs sesuai kewenangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apa langkah utama untuk menangani jual beli data pribadi?

Vote Now

Komdigi sedang memeriksa dugaan jual beli data pribadi yang disebut berkaitan dengan Meutya Hafid. Namsun Bertin mengatakan data itu berisi foto KTP, keluarga, dan password. Komdigi bekerja bersama Polri dan BSSN. Mereka mencari sumbernya dan mengingatkan orang agar tidak menyebarkan data orang lain.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apa langkah utama untuk menangani jual beli data pribadi?

Vote Now

Koordinasi Komdigi dengan Polri dan BSSN menunjukkan adanya langkah penanganan terhadap dugaan perdagangan data pribadi. Penelusuran sumber penyebaran, sarana yang digunakan, dan situs terkait juga membuat proses pengusutan memiliki fokus yang jelas. Peringatan kepada masyarakat turut menegaskan pentingnya menjaga data pribadi, termasuk ketika informasi tersebut sudah beredar di ruang digital.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Apa langkah utama untuk menangani jual beli data pribadi?

Vote Now

Jakarta, IDN Times - Dugaan perdagangan data pribadi kembali menjadi sorotan setelah kreator konten sekaligus analis keamanan siber Namsun Bertin alias Mr Bert mengklaim menemukan data yang disebut berkaitan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.

Namsun menyebut data tersebut mencakup foto KTP, informasi keluarga hingga password. Dia juga mengklaim data pribadi itu dapat diperoleh dengan harga Rp2.000 melalui kanal digital.

“Tapi 10 ribu itu masih terlalu mahal karena saya pribadi bisa tahu sumbernya di mana bisa membeli data Ibu, itu cuma 2 ribu rupiah,” ujar Namsun dalam unggahannya di Instagram, dikutip Jumat (2/10/2026).

1. Komdigi sebut data yang ramai adalah data lama

Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) (IDN Times/Misrohatun)

Menanggapi ramainya dugaan jual beli data pribadi, Komdigi berkoordinasi dengan Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pengusutan.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan informasi dari BSSN menyebut data yang saat ini kembali ramai bukan data baru.

“Menurut penjelasan dari BSSN, kebocoran data yang saat ini sedang ramai merupakan data-data lama yang kemudian diramaikan kembali. Meski begitu, Komdigi tetap menindaklanjuti dengan melakukan pengusutan dan penindakan,” kata Alexander, Jumat.

2. Situs jual data pribadi ikut diburu

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar di Acara GoPay Judi Pasti Rugi (IDN Times/Anggia Leksa)

Alexander mengatakan Komdigi juga berkoordinasi dengan Kepolisian terhadap situs yang ditemukan memperjualbelikan data pribadi.

Situs yang teridentifikasi digunakan untuk aktivitas tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan, termasuk melalui pemblokiran akses terhadap situs yang melanggar ketentuan.

Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan data pribadi.

3. Komdigi ingatkan data bocor bukan bebas disebar

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)Alexander Sabar (IDN Times/Misrohatun)

Komdigi meminta masyarakat tidak ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain, meski data tersebut sudah beredar di ruang digital. Pemerintah mengingatkan status data pribadi tidak berubah hanya karena informasi tersebut telah tersebar.

“Jangan ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Masyarakat perlu memahami bahwa penyebaran data pribadi dapat memiliki konsekuensi hukuman berat,” ujar Alexander.

Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat berhadapan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Komdigi menyebut ancaman terhadap keamanan data merupakan tantangan lintas negara. Data yang pernah terekspos dapat kembali muncul melalui berbagai saluran dan metode.

Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, pengelola sistem, serta masyarakat yang memiliki akses terhadap data tersebut.