Jakarta, IDN Times - Sehari menjelang peringatan hari kemerdekaan, masyarakat Jakarta dihebohkan dengan dugaan pencatutan dukungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.
Banyak warga Jakarta yang mengeluhkan di media sosial, KTP mereka dicatut mendukung Dharma-Kun. Padahal mereka tak pernah melakukannya.
Bahkan, hal tersebut juga menimpa keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kedua anak Anies, yakni Mikail dan Kaisar Baswedan, disebut mendukung Dharma-Kun.
Hal itu disampaikan Anies melalui media sosialnya. Bahkan, staf yang bekerja untuknya juga dicatut.
KPU DKI Jakarta menyadari kekacauan dugaan pencatutan KTP sejumlah warga Jakarta untuk mendukung Dharma-Kun. Mereka menilai hal itu terjadi karena masih ada data-data yang tercampur.
Pemeriksaan akhirnya dilakukan KPU DKI Jakarta. Hal itu juga sudah dilaporkan kepada KPU pusat agar data yang telah terverifikasi dan belum dipisahkan.
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti hal tersebut. Menurutnya, hal itu berbahaya bagi Pilkada DKI Jakarta.
Sementara itu, pengamat Pemilu Titi Anggraini menilai apabila pencatutan itu terbukti, maka terjadi pelanggaran Pilkada. Dia mengimbau masyarakat membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Merespons banyaknya warga yang merasa dicatut, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa KTP-nya dicatut mendukung Dharma-Kun.
Warga bisa melapor ke PBHI melalui surat elektronik di alamat seknas@pbhi.or.id atau pesan pendek di nomor 0895-3855-87159.
PBHI tidak sekedar menampung aduan para korban. Mereka juga akan menempuh jalur hukum. Menurutnya, proses pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto bisa dibatalkan bila terbukti melakukan pencurian data pribadi.
Masalah dugaan pencatutan KTP warga Jakarta berbuntut panjang. Dharma-Kun dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Jumat (16/8/2024).
Dharma dan Kun dilaporkan telah melanggar Pasal 67 Ayat 1 UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Laporan sudah teregister dengan nomor LP/B/4830/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Agustus 2024.
Pelapor turut menyertakan sejumlah bukti seperti tangkapan layar dari aplikasi KPU hingga KTP.