Heboh Tanggul Beton Cilincing, Pramono: Nelayan Tidak Boleh Terganggu

11 Sep 2025, 13:47 WIB

WhatsApp Image 2025-09-11 at 13.31.34 (1).jpeg

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Hotel Atvia Heritage Cempaka Putih Jakarta Pusat. (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sudah memanggil para kepala dinas terkait agar pagar laut yang membentang di pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara tidak menganggu aktivitas nelayan.

Bahkan, Pramono meminta jaminan pada PT. Karya Cipta Nusantara (KCN) yang mempunyai tanggul tersebut agar memberikan akses pada nelayan.

"Para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut, dan memberikan jaminan bahwa PT. Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut," ujar Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

1. Pemprov tidak keluarkan izin

Penampakan tanggul beton berdiri di pesisir Cilincing. (Instagram.com/arie_ngetren.)

Pramono juga menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin tanggul sepanjang 3 kilometer tersebut.

"Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Ini merupakan kewenangan kementerian KKP yang diberikan kepada PT. Karyacipta Nusantara. maka dengan demikian karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP memang sesuai dengan kewenangannya," ujarnya.

2. Proyek tanggul sudah memiliki izin lengkap

Penampakan tanggul beton berdiri di pesisir Cilincing. (Instagram.com/arie_ngetren.)

Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan buka suara terkait tanggul beton di pesisir Cilincing, Marunda, Jakarta Utara yang dikeluhkan nelayan hingga viral.

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Fajar mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan terkait keluhan nelayan Cilincing atas proyek reklamasi di area PT Karya Cipta Nusantara.

"Hasilnya, proyek tersebut memiliki izin lengkap, dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (11/9/2025).

3. KKP akan terus mengawasi

Ilustrasi Pantai Marunda Cilincing Jakarta Utara/dok FMRM

Meski demikian, Fajar menegaskan KKP akan terus mengawasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai izin serta tidak merugikan masyarakat pesisir.

"Bagi KKP, kepentingan nelayan dan kelestarian laut adalah prioritas utama," ujarnya.

Fajar menerangkan pengembangan Terminal Umum yang dibangun oleh PT. KCN sendiri ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia dengan menyediakan infrastruktur logistik yang modern dan efisien.

"Hal ini harus berjalan selaras sesuai dengan aturan dan penuh tanggung jawab," ucapnya.