Jakarta, IDN Times - Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mewajibkan pejabat eselon 4 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan kendaraan listrik.
Hal tersebut diungkapkan Heru usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas masalah polusi udara di Jabodetabek.
"Nanti pegawai DKI eselon 4 ke atas harus menggunakan kendaraan listrik, minimal motor listrik," ujar Heru, Jumat (18/8/2023).
Heru tidak menerangkan kapan kewajiban penggunaan kendaraan listrik mulai berlaku, namun Heru akan mengalihkan tunjangan transportasi eselon 4 ke motor listrik.
"Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI, nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," katanya.
Selain mengalihkan transportasi, Heru Budi akan menerapkan uji coba Work From Home (WFH) kapasitas 50 persen pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta mulai 21 Agustus.
"Kemarin saya minta Pak Sekda mungkin tanggal 21 Agustus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba pertama untuk bisa memberikan kenyamanan (selama) KTT ASEAN," ujar Heru.
Heru mengungkapkan rencana WFH bagi pegawai awalnya dimulai akhir September nanti, namun pihaknya memutuskan mempercepat penyelenggaraan WFH bagi ASN DKI.
"Ya rencana mungkin 1-2 bulan. Rencana (sampai) 2 bulan. Ya sampai akhir lah, kita coba. Kemarin itu usulannya sampai akhir September ya," katanya.