Jakarta, IDN Times - Sebuah pesan berantai berisikan pendaftaran penerima bantuan sosial viral di media sosial.
Pesan tersebut tertulis Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyediakan nomor hotline pengaduan "Bantuan Sosial Kementerian Sosial" untuk masyarakat Indonesia tidak mampu makan akibat terdampak COVID-19 dengan menghubungi nomor aduan bansos COVID-19 di nomor 0811-10-222-10 dengan menuliskan format data nama lengkap, NIK, dan alamat lengkap.
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial RI, Wiwit Widiansyah menegaskan, pesan tersebut hoaks atau disinformasi.
"Saluran ini tidak melayani pendaftaran penerima bansos, tetapi pengaduan bansos Kementerian Sosial seperti salah sasaran, penyelewengan, pungutan liar, bantuan sosial tidak sesuai komponennya, dan sebagainya," terangnya dalam siaran tertulis, Selasa (28/4)
Dia menambahkan masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan permasalahan yang ditemukan selama penyaluran bantuan sosial.
"Atau bisa menghubungi alamat e-mail di bansoscovid19@kemsos.go.id," imbuhnya.
Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, mengatakan pembukaan hotline pengaduan masyarakat terkait bansos tersebut sejalan dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (SE KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat. SE yang dikeluarkan pada 21 April 2020.
"Layanan pengaduan bantuan memudahkan akses masyarakat agar bisa menyampaikan, merespons, menjawab, dan mencarikan solusinya," paparnya.