Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, kasus korupsi terkait kebencanaan pada 2024 menimbulkan kerugian negara Rp14,2 miliar. Hal itu diungkapkan ICW dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/12/2025).
"Kami menggarisbawahi beberapa kasus korupsi kebencanaan yang masuk dalam kategori bencana. Di 2024 itu ada Rp14,2 miliar kerugian negara yang kategorinya bencana," ujar Peneliti ICW, Erma Nuzulia.
Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
ICW: Korupsi Bencana pada 2024 Rp14,2 M, Bansos ke Sumatra Harus Diawasi
Proses pembukaan dan pembersihan jalan akses dari Sumatra Utara menuju Aceh Tamiang, pada Selasa (2/12/25). (Tim Pusdatinkom BNPB)
1. Korban bencana paling dirugikan apabila ada korupsi
Situasi pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Minggu (30/11/2025) (Dok. BNPB)
Erma memaparkan, kasus yang terjadi antara lain terkait pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga pengadaan alat. ICW menyebut, korban bencana yang paling dirugikan ketika ada korupsi terkait kebencanaan.
"Pertama dia jadi korban bencana alam, kedua jadi korban korupsi," ujarnya.
2. ICW harap pemerintah awasi bansos untuk bencana Sumatra
Situasi pasca banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Minggu (30/11/2025) (Dok. BNPB)
Berkaca dari hal tersebut, ICW meminta pemerintah mengawasi bantuan sosial yang diberikan untuk menangani bencana Sumatra. Ia berharap, korban bencana tak menjadi korban dua kali.
"Di sini kami melihat sesedikit apapun korupsi yang dilakukan itu tetap berdampak kepada korban. Kami mendorong untuk ada pengawasan terhadap dana-dana bantuan sosial yang diberikan di Sumatra," ujarnya.
3. Paling banyak korupsi yang merugikan negara
Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)
Selain soal kebencanaan, ICW juga mengungkapkan tren kasus korupsi sepanjang 2024. ICW mencatat ada 1.601 kasus korupsi yang merugikan negara atau setara 90,55 persen, 98 kasus suap-menyuap, 25 penggelapan dalam jabatan, 20 obstruction of justice, sembilan gratifikasi, enam pencucian uang, dua perbuatan curang, dan satu benturan kepentingan.
Sedangkan dari latar belakang pelakunya, swasta menjadi yang paling banyak dengan 603 terdakwa, pegawai pemda (462), kepala desa (204), pegawai K/L/Badan Negara (108), perangkat desa (101), pegawai BUMN (81), pegawai BUDM (49), tenaga kependidikan sekolah (47), pejabat BUMD (37), dan legislatif (26).
Editorial Team
EditorSunariyah Sunariyah
Follow Us