Imparsial: Tentara Jaga Rumah Jampidsus Melanggar UU TNI

09 Jul 2026, 19:11 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Imparsial: Tentara Jaga Rumah Jampidsus Melanggar UU TNI

Rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, di Jalan Radio 1 Kramat Pela, Jakarta Selatan yang dijaga TNI pada Rabu kemarin. (Dokumentasi Istimewa)

Intinya Sih

Timeline

Gini Kak

Sisi Positif

Imparsial menilai penjagaan puluhan personel TNI di rumah Jampidsus Febrie Adriansyah melanggar UU TNI karena tugas tersebut bukan bagian dari kewenangan militer.
Hussein Ahmad menyebut pengawalan TNI terhadap jaksa sebagai bentuk premanisme hukum dan mempertanyakan alasan kejaksaan memilih militer, bukan kepolisian, untuk pengamanan sipil.
Mabes TNI membenarkan pengerahan pasukan atas permintaan kejaksaan berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan jaksa, serta menegaskan tidak terkait kasus korupsi yang sedang diselidiki.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

2024

Febrie Adriansyah menangkap basah anggota Densus 88 Antiteror yang membuntutinya di kafe Gontran Cherrier, yang kemudian berganti nama menjadi De'Clan Signature dan ikut digeledah pada Rabu kemarin.

2025

Anggota Densus 88 Antiteror lainnya membuntuti pengusaha Ferry Yanto di Hotel Borobudur. Pada tahun ini juga diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan jaksa dan keluarganya yang melibatkan militer dan kepolisian.

9/7/2026

Imparsial menilai penjagaan TNI di rumah Jampidsus Febrie Adriansyah melanggar UU TNI. Mabes TNI membenarkan pengerahan personel atas permintaan kejaksaan dan menyebutnya sesuai mekanisme serta ketentuan berlaku.

kini

Penjagaan TNI di kediaman Jampidsus masih menuai kritik dari Imparsial yang menilai praktik tersebut sebagai pelanggaran hukum dan bentuk premanisme hukum.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada banyak tentara jaga di depan rumah Pak Febrie, dia itu jaksa. Kata orang dari Imparsial, itu gak boleh karena aturan TNI bilang tentara gak boleh jaga orang sipil. Tapi TNI bilang mereka disuruh sama kejaksaan dan sudah izin. Sekarang orang-orang tanya kenapa tentara yang jaga, bukan polisi. Semua masih diselidiki.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pernyataan dari berbagai pihak dalam artikel ini menunjukkan adanya mekanisme saling kontrol antar lembaga negara yang masih berjalan. Imparsial menyoroti aspek hukum untuk memastikan transparansi, sementara Mabes TNI menegaskan bahwa langkah pengamanan dilakukan sesuai permintaan resmi dan berdasarkan peraturan presiden, mencerminkan upaya menjaga koordinasi institusional secara tertib.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menilai penempatan puluhan personel TNI di depan kediaman pribadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, merupakan tindakan ilegal dan menyalahi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengenai TNI. Bila merujuk ke Undang-Undang TNI yang telah direvisi, maka penempatan tentara aktif di jabatan sipil di Kejaksaan hanya berlaku untuk posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Selain itu, tidak dibolehkan, termasuk dalam konteks melakukan penjagaan karena itu di luar dari tugas yang ada di dalam UU TNI itu sendiri. Bila dilihat di Pasal 7, di pasal mana misalnya menjaga kejaksaan atau personel kejaksaan ada di dalam UU TNI? Maka ketika TNI ditempatkan sebagai satpam, saya berpendapat itu ilegal dan melanggar UU TNI sendiri," ungkap Hussein ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Kamis (9/7/2026).

Di sisi lain, Imparsial juga mendesak ada penjelasan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai isu sejumlah personel TNI mendatangi markas Polda Metro Jaya pada Kamis subuh tadi. Dalam pandangan Hussein, ada potensi kuat upaya untuk menghalang-halangi penyidikan dengan mendatangi kantor kepolisian.

Sejumlah narasi yang beredar di ruang publik menyebut, personel TNI datang untuk menjemput warga sipil yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Selain itu, mereka juga hendak mengambil sejumlah barang bukti.

"Panglima TNI harus apa dan tujuan mereka berada di Polda Metro Jaya. Penjagaan di dalam rumah Jampidsus pun juga wajib dijelaskan secara terang, apa maksudnya? Tidak boleh kemudian ada penghalang-halangan terhadap aparat penegak hukum, baik itu penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), polisi atau anggota kejaksaan sendiri untuk masuk ke dalam rumah Febrie. Karena kan personel-personel itu melaksanakan tugas negara," tutur dia.

Ia menilai, bila preseden ini dibiarkan tanpa penjelasan yang terang ke publik maka peristiwa serupa juga bisa terjadi di wilayah lain.

1. Penjagaan TNI di depan rumah Jampidsus dipicu peristiwa penguntitan pada 2024

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Lebih lanjut, Hussein mengingatkan peristiwa penjagaan puluhan anggota TNI di depan rumah Febrie tidak terjadi begitu saja. Peristiwa serupa pernah terjadi pada 2024 lalu ketika Febrie menangkap basah dibuntuti oleh anggota Densus 88 Antiteror di kafe Gontran Cherrier. Kafe itu kemudian berganti nama menjadi De'Clan Signature yang ikut digeledah pada Rabu kemarin.

Pada 2025, anggota Densus 88 Antiteror lainnya membuntuti seorang pengusaha bernama Ferry Yanto di Hotel Borobudur. Dua aktivitas mata-mata itu, kata Hussein, saling terkait. Maka penjagaan juga diperketat di kantor Kejaksaan Agung dengan menempatkan panser milik TNI.

"Rangkaian peristiwa penjagaan tentara tidak berdiri dalam ruang yang kosong. Peristiwa ini memiliki motif persaingan institusi, motif uang yang sangat besar, hingga perburuan rente," katanya.

Hussein menambahkan, di dalam realitanya di lapangan, yang mendapat penjagaan tidak hanya rumah pribadi jaksa, melainkan juga kantor kejaksaan. Dalam pandangannya, peristiwa yang terjadi pada pekan ini tidak semata-mata dikaitkan dengan penetapan status tersangka terhadap purnawirawan TNI dan kepolisian dalam kasus korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ini gak bisa berdiri sendiri karena kasus (korupsi) MBG. Ini kan juga menyangkut image institusi TNI, di mana TNI bersedia menjaga jaksa. Menurut saya, penyebabnya lebih besar dari penetapan status tersangka dalam kasus korupsi MBG," tutur dia.

2. Penjagaan TNI bagi jaksa merupakan praktik premanisme hukum

Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad ketika berbicara di kantor YLBHI, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Hussein juga menilai praktik pengawalan TNI bagi jaksa bagian dari praktik hukum yang ugal-ugalan. Husein bahkan menyebutnya sebagai premanisme hukum lantaran tetap dijalankan meski bertentangan dengan Undang-Undang TNI.

"Dasar penjagaan itu kan hanya perpres dan MoU antara TNI dengan kejaksaan. Itu kan sebetulnya praktik hukum yang sangat ugal-ugalan. Dari yang semula tak bisa dipraktikan kemudian jadi bisa dilakukan kendati di dalam UU TNI hal tersebut dilarang," katanya.

Di sisi lain, Imparsial turut mempertanyakan mengapa kejaksaan justru memilih pengamanan kepada pihak militer. Sebab, tugas pengamanan bagi warga sipill menjadi tanggung jawab pihak kepolisian.

"Itu juga yang menjadi sorotan kami. Selama berpuluh-puluh tahun kejaksaan kan sebetulnya mengandalkan penjagaan hukum dengan kepolisian. Atau bahkan dalam penjagaan untuk kasus tertentu lumrah sekali meminta bantuan kepolisian. Ini aneh sekali ketika di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, (pengamanan kejaksaan) kemudian beralih ke TNI," imbuhnya.

3. TNI melakukan penjagaan dengan alasan ada permintaan dari kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas di Balai Wartawan Cilangkap, Jakarta Timur. (Dokumentasi Puspen TNI)

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Muhamamd Nas membenarkan adanya pengerahan personel untuk berjaga di depan kediaman Febrie. Namun, penjagaan dilakukan atas permintaan kejaksaan.

"Terkait pengamanan jampidsus, benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku," ungkap Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas kepada IDN Times lewat pesan pendek pada Kamis (9/7/2026).

Ia menambahkan, dasar hukum yang digunakan untuk penjagaan tersebut, yakni Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 terkait perlindungan jaksa dan keluarganya yang melibatkan anggota militer dan kepolisian. Namun, ia enggan mengomentari soal aktivitas penggeledahan di lokasi lain yang diduga milik Febrie.

Mabes TNI membantah pengamanan di depan rumah Febrie Adriansyah terkait pengusutan dugaan tiga kasus korupsi yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Pengamanan ini tidak terkait dengan isu lain yang sedang berkembang," kata Jenderal bintang satu itu.