Jakarta, IDN Times - Pemerntah Indonesia kembali memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi tahun 2021 ini. Keputusan disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (3/5/2021).
Pemerintah punya alasan khusus kenapa tidak mengirim jemaah haji ke tanah suci. Selain keputusan ini, pembaca IDN Times juga menyoroti sejumlah artikel lainnya pada Kamis.
Menteri Yaqut mengatakan, terdapat beberapa alasan hingga akhirnya pemerintah mengambil keputusan tak memberangkatkan calon jemaah haji ini. Salah satunya karena pandemik COVID-19 yang masih melanda dunia.
"Indonesia sudah mulai terlihat bagus penanganannya, tetapi di belahan dunia yang lain kita semua masih menyaksikan bagaimana pandemik COVID-19 masih belum bisa terkendali dengan baik," ujar Yaqut dalam keterangan persnya. Selengkapnya baca di sini.
Terdakwa kasus swab test PCR Palsu Rizieq Shihab dituntut enam tahun penjara. Hal itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (3/6/2021).
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq selama enam tahun," kata jaksa. Simak selanjutnya di tautan ini.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan tentang rencana modernisasi alutsista untuk pertahanan Indonesia. Dia mengatakan, rencana pertahanan ini dibuat agar Indonesia siap menghadapi segala macam ancaman.
"Pertahanan negara mensyaratkan harus memiliki rakyat yang patriotik, militan, dan cinta Tanah Air," tulis Dahnil terkait rencana strategis Prabowo ke depannya. Baca selanjutnya di sini.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi. Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan gratifikasi yang diterima Firli adalah dengan penyewaan helikopter.
“Kami mendapatkan informasi bahwa harga sewa yg terkait dengan penyewaan helikopter itu tidak sesuai dengab apa yang disampaikan oleh Firli ketika sidang etik dengan Dewas,” kata Wana di Bareskrim Polri. Detailnya simak di link ini.
Pemerintah secara resmi telah memutuskan bahwa gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri bakal dibayarkan tanpa tunjangan kinerja (tukin) dan hanya berupa gaji pokok plus tunjangan melekat.
Keputusan pemerintah itu sontak membuat sebagian besar PNS yang menerima gaji ke-13 kecewa. Salah satunya S. Apa kata dia? Baca curahan hatinya di tautan ini.