Inflasi Januari 2026 Terkendali, Mendagri Minta Daerah Waspadai Pangan

Tito memaparkan, penyumbang terbesar inflasi year on year Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,72 persen. Dari angka tersebut, tarif listrik menyumbang paling besar yakni 1,49 persen.

“Karena harga listrik di bulan Januari 2026 normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada saat bulan Januari tahun 2025 itu 50 persen disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak,” tuturnya.

Mantan Kapolri ini mengatakan, kondisi tersebut tidak bisa langsung diartikan sebagai lonjakan harga riil di masyarakat, karena dipengaruhi oleh perubahan kebijakan subsidi.

Untuk melihat gambaran yang lebih akurat, Tito mengatakan, perlu juga memperhatikan inflasi dari sisi month to month. Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara bulanan justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025. Dari angka tersebut, sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang paling besar, yakni minus 0,30 persen.

“Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15 persen,” kata Tito.

Kondisi ini menunjukkan tekanan harga di awal tahun relatif menurun setelah puncak konsumsi pada akhir tahun.

Meski inflasi nasional relatif terkendali, Mendagri mengingatkan sejumlah daerah dengan tingkat inflasi tinggi agar melakukan langkah pengendalian. Ia juga meminta Pemda mewaspadai pergerakan harga komoditas pangan seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.

Di sisi lain, Tito menekankan pentingnya membangun ketahanan pangan, terutama bagi daerah rawan bencana. Ia mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang sempat mengalami gangguan infrastruktur sehingga memicu kelangkaan pasokan dan lonjakan harga.

“Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri, minimal untuk 3 bulan,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran, serta Plt Deputi II KSP Popy Rufaidah. Sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga lainnya juga hadir secara virtual, bersama jajaran Pemda dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.