Ini 3 Poin Omnibus Hak Disabilitas Hasil Forum Tingkat Tinggi ASEAN

12 Okt 2023, 09:55 WIB

Menteri Tri Rismaharini dalam Forum AHSF di Makassar, Selasa (11/10/2023)/dok Humas Kemensos

Makassar, IDN Times - Forum Tingkat Tinggi ASEAN mengenai Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan pasca 2025 merumuskan tiga poin atau intervensi omnibus pemenuhan hak disabilitas, di Makassar, Rabu (11/10/2023).

Rumusan ini memperkuat komitmen dan kolaborasi antarnegara dalam mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas serta menciptakan lingkungan yang inklusif.

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengapresiasi antusiasme negara-negara yang hadir untuk mewujudkan disabilitas inklusif.

"Saya bangga dengan semangat dan energi di ruangan ini yang membawa kita bersama-sama memastikan gerakan pembangunan inklusif disabilitas ASEAN, dari negara-negara anggota ASEAN, mitra ASEAN, serta organisasi dari dan untuk penyandang disabilitas," kata Risma.

1. Komitmen meningkatkan peran partisipasi penuh penyandang disabilitas

Forum Tingkat Tinggi ASEAN untuk Disabilitas di Makassar, Selasa (10/10/2023). (dok. Kemensos)

Tiga poin utama yang dirumuskan di antaranya, pertama, adanya kesamaan tujuan dan penegasan kuat dari negara-negara anggota ASEAN untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas, melalui langkah-langkah nasional dan regional, di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan, seperti dampak pandemik COVID-19.

Kedua, pentingnya kolaborasi dan kemitraan yang erat, tidak hanya di dalam negara anggota ASEAN, namun juga di luar ASEAN. Terutama untuk memastikan ASEAN Enabling Masterplan 2025: Pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas pada ketiga pilar dilaksanakan secara konsisten.

Ketiga, komitmen untuk meningkatkan peran dan memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas.

2. Disabilitas inklusif merupakan prioritas penyelenggaraan negara

Forum Tingkat Tinggi ASEAN untuk Disabilitas di Makassar, Selasa (10/10/2023). (dok. Kemensos)

Rumusan di atas diintisarikan dari berbagai implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang telah dilakukan oleh berbagai negara anggota ASEAN di antaranya Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura dan Timor Leste.

"Negara-negara tersebut menunjukkan bahwa disabilitas inklusif merupakan hal prioritas dalam penyelenggaraan negara," ujarnya.

Adapun kegiatan internasional yang berlangsung 10-12 Oktober ini diikuti sekitar 200 peserta dari 13 negara, yakni negara anggota ASEAN, Amerika Serikat, Australia dan Inggris. Para peserta forum ini terdiri dari menteri dan pejabat senior ASEAN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, entitas terafiliasi ASEAN dan mitra serta para akademisi.

3. Komitmen bangun infrastruktur lebih inklusif bagi disabilitas

Forum Tingkat Tinggi ASEAN untuk Disabilitas di Makassar, Selasa (10/10/2023). (dok. Kemensos)

Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Norman Yulian, mengatakan disabilitas tertinggal antara lain karena infrastruktur yang tak memadai. Oleh karena itu, forum ini menandai komitmen bersama untuk membangun infrastruktur yang lebih inklusif bagi disabilitas.

“Pemerintah Indonesia kami rasakan sangat serius mewujudkan Indonesia yang inklusif. Dilibatkannya organisasi disabilitas dalam forum ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mau mendengar aspirasi penyandang disabilitas dan kemudian bersama-sama berbicara tentang Indonesia yang ramah disabilitas," kata Norman.