Ini 8 Instruksi BPJT untuk Antisipasi Arus Balik Lebaran 2019

07 Jun 2019, 08:05 WIB

Dok. Jasa Marga

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menginstruksikan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi arus balik Lebaran 2019. Antara lain, menambah gardu tol dan menyiagakan petugas transaksi cadangan yang menggunakan mobile reader, serta menambah rambu dan fasilitas di rest area.

“Dari hasil evaluasi mudik hingga H-3 dan persiapan arus balik pada tanggal 3 Juni 2019 yang dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi dan dihadiri Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri, perwakilan BUJT, Pengurus Asosiasi Rest Area Indonesia, Kepala beserta jajaran BPJT, kami telah mengeluarkan instruksi bagi BUJT untuk ditindaklanjuti,” kata Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (7/6).

1. Pelaksanaan sistem one way dan contra flow pada 7-10 Juni 2019

Gerbang Tol Cikarang Utama, Cikarang, Kabupaten Bekasi (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Instruksi tersebut berisi 8 poin yakni pertama, pada tanggal 7-10 Juni 2019 akan diberlakukan satu arah mulai dari KM 414 s.d 70 yakni dimulai dari Barrier Gate (BG) Kalikangkung sampai dengan BG Cikatama pada pukul 12.00-24.00 WIB.

Kemudian dari KM 70-KM 65 atau sesuai dinamika lapangan akan diberlakukan arah berlawanan (contra flow). Pelaksanaannya akan menjadi kewenangan dari Korlantas Polri.

2. Setiap rest area diminta menyiapkan mobil derek dan ambulans

ANTARA FOTO/Rahmad

Kedua, BUJT yang terkait kebijakan ini yakni PT. Jasamarga Semarang Batang (JSB), PT. Pemalang Batang Toll Road (PBTR), PT. Pejagan Pemalang Toll Road (PPTR), PT. Semesta Marga Raya (SMR), PT. Lintas Marga Sedaya (LMS) dan PT. Jasamarga, diminta untuk lebih mempersiapkan diri terutama perambuan, rubber cone, guidepost dan petugas layanan jalan tol, dan sudah bisa terpasang/tersedia sebelum 7 Juni 2019.

Ketiga, pada setiap rest area agar disiapkan petugas dan layanan jalan tol seperti mobil derek dan ambulans untuk membantu pengguna jalan yang mengalami gangguan kendaraan maupun orang sakit dan atau terjadi kecelakaan. Selain itu perlu dipasang kanopi pelindung cuaca pada jalur dari/ke mobile toilet yang sudah harus tersedia sebelum 7 Juni 2019.

3. Cegah kendaraan pindah jalur saat sistem satu arah, semua lokasi bukaan (median) ditutup

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Keempat, pada setiap rest area terdampak kebijakan satu arah dan arah berlawanan agar dipasang rambu adanya rest area pada jarak 1 KM dan 500 meter sebelum rest area tersebut. Menempatkan informasi nomor Call Center dibawah rambu-rambu dan di tempat-tempat strategis yang sudah harus terpasang sebelum tanggal 7 Juni 2019.

Kelima, semua lokasi bukaan (median) agar ditutup untuk menghindari kendaraan yang masuk atau pindah jalur existing saat pelaksanaan satu arah yang dapat membahayakan jiwa orang lain.

Keenam, pada koridor Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, secara khusus di ruas Pejagan - Batang agar ditambahkan fasilitas bengkel Agen Pemegang Merek (APM), dan memastikan ketersediaan BBM di rest Area Tipe A.

4. Penambahan alat transaksi untuk mencegah penumpukan antrean kendaraan

IDN Times/Indiana Malia

Ketujuh, PT LMS selaku BUJT ruas Cikampek-Palimanan melakukan perkuatan alat transaksi (EDC dan MR) guna mengurai kepadatan dan mempercepat waktu transaksi. Pada puncak arus balik tahun 2018 yang lalu, jumlah kendaraan yang bertransaksi sebanyak 94 ribu dengan kapasitas gardu plus mobile sekitar 26 unit.

Dari pengalaman tersebut kapasitas gardu dan mobile reader akan ditambah menjadi 38 unit untuk melayani arus balik 2019 termasuk tambahan jumlah petugas.

GT Palimanan yang menjadi gerbang tol pembayaran cluster 2 dan tapping cluster 1 akan menjadi salah satu simpul antrean panjang.

Pihak PT. LMS akan menambah 10 mesin EDC menjadi 12 EDC dan 10 MR menjadi 18 MR, disamping ada gardu 14 tunggal dan 6 gardu reversible sehingga total 38 buah.

“Apabila antrean panjang terjadi, upaya mengurai kepadatan akan mengikuti diskresi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian seperti membuka GT Palimanan menjadi tidak berbayar yang sifatnya situasional” jelas Danang.

Kedelapan, BUJT agar turut melakukan sosialisasi pemberlakuan kebijakan tersebut, dengan Korlantas Polri sebagai pemilik kewenangan diskresi manajemen lalu lintas dan koordinator pelaksanaan di lapangan.