Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih ngotot soal besaran tarif Moda Raya Terpadu (MRT) rata-rata sebesar Rp10 ribu.
Padahal dalam Rapat Pimpinan Gabungan di DPRD DKI, sudah disepakati bahwa rata-rata tarif MRT sebesar Rp8.500.
Apa alasannya?
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Saefullah mengatakan, pihaknya memikirkan biaya perawatan yang dikeluarkan untuk MRT. Sehingga tarif rata-rata Rp10 ribu dirasa lebih masuk akal.
"Ya untuk moda transportasi kita ke depan," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/3).
Dia tak menampik, Pemprov DKI ingin memberikan tarif yang terjangkau untuk masyarakat. Namun, pihaknya juga harus memikirkan kebutuhan BUMD.
"BUMD kita ini kan banyak sekali nanti yang harus di-maintain ya terkait dengan keretanya, juga sarana-prasarana lain. Itu kan perlu butuh maintenance yang tinggi," ujarnya.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai penetapan tarif rata-rata kereta Moda Raya Terpadu (MRT) sebesar Rp8.500 sudah adil dan akomodatif bagi konsumen.
Meski demikian, Tulus menyayangkan putusan tersebut yang dikeluarkan terbilang terlambat.
Agar penggunaan MRT optimal, YLKI menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.
"Tanpa upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, maka kepeminatan pengguna kendaraan bermotor pribadi untuk migrasi ke MRT akan minim," kata Tulus.
Tulus juga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT agar belajar dari yang dialami kereta bandara dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang. Menurut dia layanan kedua moda tersebut sampai saat ini belum optimal sehingga kurang diminati penumpang.
"Jangan sampai MRT Jakarta mengulang kejadian yang dialami LRT Palembang dan Kereta Bandara tersebut," kata Tulus.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Sekretaris Daerah Saefullah mengatakan pihaknya akan kembali bernegosiasi dengan DPRD ihwal tarif rata-rata yang telah disetujui tersebut.
Saefullah menyakini tenggat yang tersisa kurang dari seminggu lagi masih bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kembali bernegosiasi.
"Saya rasa kami ingin memanfaatkan ruang yang tersedia ini antara eksekutif dan legislatif untuk berdiskusi kembali," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/3).