Inilah 4 Cek Fakta Debat Pilpres Pertama 2019

Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 5 Januari 2019, di tingkat DPRD, Partai Gerindra menduduki posisi kedua terbanyak sebagai parpol dengan eks napi koruptor yang maju menjadi caleg dengan 6 nama yaitu Mohamad Taufik (DPRD DKI), Herry Jones Kere (DPRD Sulawesi Utara), Husen Kausaha (DPRD Maluku Utara), Al Hajar Syahyan (DPRD Tanggamus), Ferizal (DPRD Belitung Timur), dan Mirhammuddin (DPRD Belitung Timur). Posisi pertama diduduki oleh Partai Golkar dengan menyumbangkan 7 nama caleg eks narapidana korupsi.

Salah satu faktor yang membuat kepala daerah melakukan korupsi adalah besaran gaji yang dinilai kurang layak bagi seorang kepala daerah.

“Perlu ada langkah yang konkret dan praktis untuk cegah korupsi. Bagaimana bisa gubernur dengan gaji Rp8 juta mengelola Provinsi Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dan APBD lebih besar?” ujar Prabowo ketika membahas amplop B untuk topik korupsi.

Gaji gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara tertentu.

Dari Keppres Nomor 68 tahun 2001 tersebut, gaji dari Kepala Daerah tingkat satu atau gubernur sebesar Rp3 juta. Sementara untuk tunjangan jabatan yang diatur melalui Keppres Nomor 59 Tahun 2003, tunjangan jabatan seorang gubernur sekitar Rp5,4 juta.

Dari aturan tersebut, total gaji yang diterima gubernur sejatinya mencapai Rp8,4 juta. Namun patut dicatat, di luar aturan gaji tersebut, gubernur juga mendapatkan dana operasional yang besarannya tergantung dari pendapatan asli daerah.

Calon presiden nomor urut 01, Joko "Jokowi" Widodo memamerkan Kabinet Kerja yang diisi oleh sembilan orang perempuan. Menteri-menteri perempuan itu bahkan menempati posisi strategis.

“Kalau saya boleh membandingkan, mohon maaf, saya berhasil membentuk kabinet 9 menteri perempuan yang menempati tempat strategis. Ada menteri luar negeri perempuan pertama, menteri keuangan, kemudian menteri LHK, kemudian menteri yang berani dan nekat yakni menteri kelautan dan perikanan,” beber Jokowi dalam debat capres 2019 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1) malam.

9 nama menteri perempuan tersebut adalah Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), Rini Soemarno (Menteri BUMN), Nila F. Moeloek (Menteri Kesehatan), Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Yohana Susana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial).

Namun, Khofifah mundur dari posisi menteri setelah ditetapkan KPU Jawa Timur sebagai Gubernur Terpilih di Pemilihan Gubernur 2018. Posisinya kini digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Bagaimana bisa gubernur dengan gaji Rp8 juta mengelola Provinsi Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dan APBD lebih besar?” ujar Prabowo ketika membahas amplop B untuk topik korupsi.

Benarkah Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia?

Faktanya, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2017 adalah 32.544 kilometer persegi. Sedangkan, data dari Encyclopaedia Britannica, luas wilayah Malaysia adalah 330.803 kilometer persegi.