Empat Tahun Jokowi, Demokrat: Kalau Gagal Jangan Dipilih Lagi
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi yang berjalan lima tahun sekali untuk mempertimbangkan dengan matang memilih pemimpin. Salah satunya adalah melakukan evaluasi dari kepemimpinan empat tahun Jokowi-JK.
“Kalau dianggap gagal ya jangan dipilih lagi. Makanya kita tidak hanya membuat pemilu menghasilkan pemimpin tapi dengan melakukan proses-proses pemilu yang transparan dan akuntabel,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Benny K. Harman di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12).
1. Demokrat menawarkan lima proposal munculkan optimisme masyarakat
ANTARA FOTO/Aswaddy HamidSelain itu dia juga menawarkan lima proposal agar Pilpres tidak menjadi momok yang diragukan dalam perhelatannya, melainkan bisa memunculkan rasa optimisme masyarakat yang menggunakan haknya dalam menentukan pilihan politik.
“Pertama, ada capres incumbent tidak menyalahgunakan posisi politik yang mendominan. Karena akan timbulkan pemimpin yang tidak amanah. Makanya penting adanya pengawasan. Saran saya kepada Prabowo-Sandi berikan pemahaman politik yang baik kepada rakyat,” tuturnya.
Baca Juga: SBY Mengaku Kantongi Bukti Kuat Perusakan Atribut Demokrat
2. Aparatur hingga aparat keamanan harus bertindak adil
IDN Times/Gregorius AryodamarKedua, dijelaskan Benny adalah institusi negara yakni dari aparatur hingga aparat keamanan harus bertindak adil dalam mengawasi proses berjalannya penyelenggaraan pemilu ini. Salah satunya adalah menjunjung tinggi netralitas.
Editor’s picks
“Ketiga, Institusi penegak hukum (ASN, TNI, Polri) wajib hukumnya menegakkan hukum secara otonom. Kalau memang ada manipulasi dan pelanggaran hukum kubu Prabowo-Sandi harus diproses, kalau ada manipulasi dan pelanggaran hukum kubu Jokowi-Maruf juga harus diproses,” tuturnya.
3. Peran media menjadi sorotan
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanKemudian keempat peran media juga menjadi sorotan dari Benny yang juga merupakan Anggota Komisi II DPR RI itu.
“Pemberitaan harus bisa memberikan informasi yang berimbang dan bukan menjadi salah satu corong pemenangan salah satu paslon tertentu di Pilpres,” katanya.
4. KPU dan Bawaslu harus netral
ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoTerakhir, Benny juga menyinggung KPU dan Bawaslu yang harus netral, karena kedua institusi penyelenggara pemilu ini sangat sensitif.
“Kelima, Penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu harus netral. Masalah KTP dan DPT harus diselesaikan, jangan sampai ada ghost (pemilih hantu) DPT dan hantu-hantu politik bergentayangan,” tutupnya.
Baca Juga: Terkuak, Ini Motif Perusak Atribut Partai Demokrat
Berita Terkini Lainnya
