Jakarta, IDN Times - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EHS). Ia dinyatakan melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal (illegal access) berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri.
Putusan tersebut dibacakan setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menggelar sidang terhadap Eko Hadi pada Selasa (17/11/2026) terkait penyadapan pada Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak termasuk media. Persidangan berlangsung sekitar sembilan jam, sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.
"Dalam hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, maka didapat suatu perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa malam.
Atas perbuatannya, Eko Hadi dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Selain PTDH, Eko Hadi juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilakunya merupakan perbuatan tercela.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.