Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Sadap Presiden, Irjen Eko Hadi Terancam Sanksi Etik atas Akses Ilegal

2 min read
Sadap Presiden, Irjen Eko Hadi Terancam Sanksi Etik atas Akses Ilegal
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso (IDN Times/ IG polritvradio.official)
  • Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada 17 November 2026 terkait dugaan pelanggaran etik saat menjabat Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim.

  • Eko diduga menyalahgunakan wewenang, bertindak tidak profesional dan tidak prosedural, serta bersekongkol melakukan akses ilegal melalui fasilitas monitoring kepolisian.

  • Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto turut menjerat empat perwira tinggi; Polri juga mengajukan perlindungan bagi enam saksi ke LPSK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada Selasa, 17 November 2026 di Mabes Polri, Jakarta. Dugaan pelanggaran etik yang dipersangkakan kepadanya berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Eko.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

  1. 1. Dia dianggap tidak profesional dan lakukan pemufakatan akses ilegal

    Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri terkait penyadapan ilegal Presiden RI.
    Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri terkait penyadapan ilegal Presiden RI. (Youtube.com/DPR RI)

    Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access).

    Dalam keterangan itu, Polri menyebut dugaan pelanggaran terjadi ketika Eko menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

  2. 2. Langgar kode etik Polri

    Infografis Jejak Listyo Sigit.
    Infografis Jejak Listyo Sigit. (IDN Times/Anjani Asra)

    Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

    Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol Untung Widiatmoko, IJP Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.

    “Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” kata Trunoyudo

  3. 3. Empat perwira tinggi kena kasus penyadapan ilegal

    Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Kapolri Listyo Listyo Sigit Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (19/10/2026). (Dok.
    Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan Kapolri Listyo Listyo Sigit Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (19/10/2026). (Dok. BPMI Setpres)

    Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

    Bareskrim Polri mengusut dugaan akses ilegal terhadap sejumlah target menggunakan fasilitas monitoring di lingkungan kepolisian. Dalam perkembangan penanganan perkara, Polri juga mengajukan perlindungan terhadap enam saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Related Articles

See More