Izin Konser Dihapus, Ini 7 Aturan Baru PKPU Saat Kampanye Pilkada 2020

Tujuh jenis kegiatan itu adalah rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan atau donor darah, peringatan hari ulang tahun partai politik dan atau melalui media daring.

Setelah tujuh kegiatan itu dihapus, dalam Pasal 57 PKPU Nomor 13 Tahun 2020, KPU kembali mengatur tentang kampanye pilkada di tengah pandemik COVID-19. Ada tujuh poin yang diizinkan saat kampanye, di antaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan debat terbuka.

Berikut ini isi lengkap Pasal 57:

a. Pertemuan terbatas 
b. Pertemuan tatap muka dan dialog 
c. Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon 
d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum 
e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) 
f. Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan atau media daring, dan atau
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika menemukan peserta yang masih membandel mengumpulkan massa pada saat kampanye, KPU melalui Pasal 88 ayat 2 akan menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis hingga pembubaran.

"Penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten atau kota, apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu satu jam sejak diterbitkan peringatan tertulis," demikian bunyi Pasal 88C ayat 2 huruf b.

Sebelumnya, KPU mendapatkan banyak kritik dari sejumlah elemen masyarakat terkait izin konser dan bazar pada saat kampanye Pilkada Serentak 2020, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya menyesalkan adanya izin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaraan konser pada tahapan kampanye di Pilkada Serentak 2020.

Bagja juga menyayangkan KPU tak membahas izin konser musik saat pembahasan penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 bersama Bawaslu, DPR, dan pemerintah. Sebab, jika melihat tren kasus COVID-19 hingga hari ini masih terus menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.

"Sebaiknya dimasukan dalam PKPU misalnya kampanye sesuai protokol kesehatan. Itu salah satu cara bagaimana negara menjaga atas hak kesehatan masyarakatnya,” kata Bagja melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 19 September 2020.

Dia menuturkan, pelaksanaan Pilkada tahun ini menjadi istimewa karena berlangsung di tengah pandemik COVID-19, sehingga mengutamakan protokol kesehatan terhadap pemilih, peserta dan penyelenggara pemilu menjadi sangat penting.

“Bawaslu berencana untuk mengumpulkan dewan pengurus pusat partai politik karena yang berkontribusi mengumpulkan massa adalah partai politik,” ujar Bagja.