Jala PRT Curiga RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan Gegara DPR Sibuk Pemilu

27 Jun 2023, 12:35 WIB

Aksi Rabuan Pekerja Rumah Tangga di depan gedung DPR RI (Dok/ Jala PRT)

Jakarta, IDN Times - Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dan aktivis menilai, pimpinan DPR RI masih menyandera Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini, mengungkapkan pemerintah sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan PRT kepada DPR pada 16 Mei 2023. Namun, sudah satu bulan lebih tidak ada kelanjutan dari pimpinan DPR.

"Kapan sebenarnya RUU PPRT akan dibahas di DPR? Kondisi yang stagnan ini menunjukkan bahwa pimpinan DPR RI telah menyandera RUU PPRT," ujar Lita, dalam konferensi pers, Selasa (27/6/2023).

1. Pimpinan DPR tak kunjung bahas RUU PPRT meski sudah satu bulan diserahkan

Doa bersama dan penyalaan lilin mendukung pengesahan RUU PPRT, Kamis (16/3/2023). (Dok/JALA PRT)

Lita menyatakan DPR RI semestinya mempunyai waktu untuk membahas RUU PPRT, yaitu dalam masa sidang 15 Mei sampai 13 Juli 2023.

"Namun sudah sebulan sejak DIM diserahkan, pimpinan DPR tidak memberikan kepastian kapan RUU PPRT akan dibahas," ungkapnya.

2. DPR sibuk mengurus pemilu hingga lupa PRT

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Lita mencurigai, DPR lebih sibuk mengurus pemilihan umum (pemilu) dan pencalonan calon presiden (capres), sehingga melupakan PRT. Padahal, PRT merupakan entitas dari subjek pemilu yang harus diperjuangkan.

"Jala PRT mendesak agar Bamus yang terdiri dari pimpinan fraksi dan pimpinan DPR segera mengagendakan kelanjutan pembahasan RUU PPRT dalam rapat paripurna DPR RI, untuk menetapkan RUU PPRT dalam pembahasan tingkat pertama antara DPR dan pemerintah," tegasnya.

“Jala PRT mengingatkan agar DPR segera merampungkan RUU PPRT yang sudah 19 tahun lebih di DPR dan inilah saatnya,” imbuh Lita.

3. Penundaan pengesahan RUU PPRT sama dengan pembiaran praktik penyanderaan

Elemen koalisi sipil menuntut pengesahan RUU PPRT berfoto bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (21/3/2023). (IDN Times/Melani Putri)

Lita mengingatkan korban perdagangan orang terjadi juga pada PRT yang bekerja di dalam negeri. Setiap hari Jala PRT mendapatkan pengaduan PRT yang jadi korban trafficking, termasuk PRT yang disandera dan diperas penyalur.

"Penundaan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT sama berartinya pembiaran praktik penyanderaan dan perdagangan orang terhadap PRT. Sama halnya dengan nasib RUU PPRT yang disandera," tegasnya.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.