Jelang Lebaran, Pemerintah Diminta Awasi Kepatuhan Prokes Masyarakat

07 Mei 2021, 12:52 WIB

Ilustrasi pengunjung pasar memakai masker. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, IDN Times - Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada 13 Mei 2021 tinggal menghitung hari. Dalam menyambut hari besar tersebut, masyarakat Indonesia memiliki tradisi membeli baju baru hingga kebutuhan pokok.

Sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah menertibkan kerumunan masyarakat di pasar dan pusat perbelanjaan.

"Pasar dan mall ramai dikunjungi masyarakat. Sebagian besar dari mereka abai dengan protokol kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi untuk memantau penerapan prokes di tempat-tempat publik," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Jumat (7/6/2021).

1. Pemerintah harus siapkan aparat yang cukup untuk pastikan tidak ada kerumunan

Foto hanya ilustrasi. IDN Times/Khaerul Anwar

Netty meminta pemerintah menyiapkan aparat yang cukup untuk menjaga agar kerumunan tidak terjadi. Netty menegaskan bahwa kerumunan bisa menghasilkan panen kasus COVID-19 setelah momen libur

"Animo masyarakat untuk berbelanja jelang lebaran tahun ini memang sangat besar, seolah pelepasan setelah lebaran tahun lalu masyarakat masih menahan diri," ujarnya.

2. Kerumunan bisa membuat pandemik COVID-19 Indonesia seperti India

Anak-anak bermain 'carrom' di dalam sebuah pusat perawatan untuk pasien dengan penyakit virus korona (COVID-19) di sebuah komplek olahraga dalam ruangan di New Delhi, India, Senin (20/7/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Adnan Abidi)

Netty mewanti-wanti bahwa kerumunan bisa memicu lonjakan pandemik seperti di India. Ia menjelaskan, salah satu kondisi penyebab lonjakan kasus di India adalah festuval Kumbh Mela.

"Kondisi itu mirip dengan membludaknya pengunjung pasar dan mall di Tanah Air," katanya.

3. Kegiatan wisata bisa meningkat karena masyarakat gak mudik

Ilustrasi wisatawan masuk ke Ancol (ANTARA FOTO/ Reno Esnir)

Selain itu, Netty juga mengingatkan pemerintah soal potensi meningkatnya kegiatan wisata masyarakat saat libur Lebaran. Hal itu bisa terjadi sebagai imbas larangan mudik.

"Pemerintah daerah harus kerja ekstra untuk mengawasi penerapan prokes. Ini harus benar-benar disiapkan jika kita tidak ingin adanya klaster-klaster wisatawan katanya," katanya.