Jenderal Agus Terima Kapolri Suyudi, Tegaskan TNI-Polri Tetap Solid

Sementara, Kapolri Jenderal Suyudi Ario menegaskan TNI dan kepolisian harus selalu bersama, bersinergi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. "Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI atas bantuan dalam penegakan kamtibmas," tutur dia.

Kunjungan silaturahmi itu, kata Suyudi, mencerminkan komitmen TNI dan Polri untuk terus memperkuat kerja sama dalam menjaga persatuan bangsa, memelihara stabilitas nasional, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Soliditas kedua institusi diharapkan semakin kokoh dalam mendukung keberhasilan program pemerintah dan menjaga keutuhan Indonesia," imbuhnya.

Sebelum ke Mabes TNI, Suyudi sudah lebih dulu menyambangi kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pertemuan itu, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama dan kepolisian. Menurutnya, keamanan, kesejahteraan, dan keimanan merupakan unsur yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. 

Situasi yang aman dan stabil memungkinkan masyarakat menjalankan ibadah, menuntut ilmu, mendidik generasi muda, serta bekerja mencari nafkah dengan baik. Sementara, Suyudi menyampaikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab kepolisian.

"Tetapi, itu semua membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk MUI dan para ulama," kata Suyudi seperti dikutip dari situs resmi MUI.

Sementara, ketika dilakukan uji kepatutan dan kelayakan pada 1 Oktober 2026 lalu, Suyudi memaparkan akan melakukan enam program prioritas. Pertama, ia berencana membuat struktur Mabes Polri lebih proporsional dan ramping, sekaligus memperkuat Polda, Polres, dan Polsek.

"Polda proporsional dan suportif. Polres kuat sebagai kesatuan operasional dasar. Polsek tangguh dan dekat dengan masyarakat," ujar Suyudi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 1 Oktober 2026 lalu.

Ia mengatakan struktur yang tumpang tindih serta lapisan persetujuan yang tidak memberikan nilai tambah akan disederhanakan. "Penguatan lini terdepan berbasis beban kerja, luas wilayah, risiko, akses, dan kebutuhan pelayanan," katanya.

Prioritas kedua berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan rekrutmen. Prioritas ketiga adalah penguatan pelayanan publik.

Suyudi mengatakan orientasi pelayanan kepolisian harus bergeser dari sekadar memenuhi prosedur menjadi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam program 100 hari pertamanya, ia menjanjikan respons cepat melalui layanan 110 dan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang lebih ramah terhadap korban.

Prioritas keempat adalah penguatan penegakan hukum. Suyudi menekankan pentingnya penanganan perkara yang tepat, sah, berbasis bukti, memiliki kepastian hukum, dan berkeadilan. Ia juga menyebut narkotika tetap menjadi salah satu fokus penindakan. Selain itu, premanisme dan pemerasan, kejahatan jalanan, tawuran, serta aksi debt collector juga masuk dalam agenda penegakan hukum.

Prioritas kelima yang disampaikan Suyudi adalah penguatan pengawasan. Ia ingin pola pengawasan di tubuh Polri bergerak dari pendekatan reaktif menjadi berbasis risiko.

Sedangkan, prioritas keenam adalah akuntabilitas anggaran. Selain enam program prioritas tersebut, Suyudi memaparkan sejumlah quick wins yang akan menjadi sasaran dalam 100 hari pertama jika dirinya menjadi Kapolri. Beberapa di antaranya adalah pemberantasan judi daring dan penipuan digital, pemulihan kawasan narkoba, serta penguatan Polres dan Polsek.